Sekolah Masih Bingung Jabarkan Sekolah Gratis

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com — Pemberlakuan sekolah gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak Januari lalu masih menyisakan kebingungan untuk penjabarannya. Kebingungan tersebut semakin memuncak jelang penerimaan siswa baru tingkat sekolah dasar yang akan dimulai awal Juni mendatang. 

Sejauh ini, tiap SD baru memperoleh informasi tentang pemberlakuan sekolah gratis dari surat edaran yang telah disebarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunung Kidul. Sosialisasi sekolah gratis ke tiap sekolah baru akan dilaksanakan setelah pelaksanaan training of trainee yang digelar pada Kamis (28/5) hingga Sabtu (30/5). 

“Sekolah hanya mengandalkan dana BOS untuk pendanaan sekolah. Padahal, banyak kegiatan di sekolah yang menurut aturannya tidak boleh didanai dari BOS,” ujar Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Suryanto, Selasa (26/5).

Menurut Suryanto, banyak kepala sekolah yang mengaku bingung serta takut mempergunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, apalagi tiap auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki standar berbeda tentang alokasi pemanfaatan dana BOS. “Beberapa kepala sekolah sampai tak bisa tidur karena dipanggil kejaksaan terkait dana BOS,” tambahnya. 

Suryanto mengaku telah melayangkan surat permohonan ke Dinas Pendidikan DI Yogyakarta agar lebih luwes dalam petunjuk pelaksanaan dana BOS terutama untuk menggratiskan biaya sekolah siswa, apalagi sekolah tidak lagi diperkenankan menarik iuran pendidikan, baik dari siswa, maupun calon siswa. 

Kepala SD Banyumeneng Giriharjo, Panggang, Kadari mengatakan bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran 179 siswanya dari dana BOS. Pada tahun ajaran 2008-2009 ini, alokasi dana BOS bagi siswa SD di tiap kabupaten naik dari sebelumnya Rp 254.000 per siswa per tahun menjadi Rp 397.000 per siswa per tahun. 

Saat ini, pendaftaran siswa baru telah mulai dilaksanakan pada sekolah yang telah berlabel rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Sekolah RSBI di Gunung Kidul di tingkat SD hanya SD I Wonosari yang boleh menarik uang pungutan dari orangtua calon murid. Sekolah lainnya baru akan menjaring siswa pada awal Juni.