Perang 67 Pensiunan Jenderal Dimulai

Kompas.com - 28/05/2009, 12:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Inilah perang bintang sesungguhnya. Setidaknya 67 orang mantan petinggi TNI-Polri terjun ke panggung politik pada pemilu presdien yang akan digelar pada 8 Juli. Kubu SBY-Boediono didukung 18 orang purnawirawan jenderal yang dipimpin mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, JK-Wiranto disokong 23 jenderal, sedangkan 25 jenderal menopang Mega-Prabowo.

Selain Wiranto yang mantan Panglima ABRI, di belakang JK-Wiranto ada sederet mantan petinggi TNI-Polri, seperti mantan KSAD Jenderal Subagyo HS, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, dan mantan Wakil KSAD yang saat ini menjabat Sekjen Golkar Letjen (Purn) Sumarsono.

Di belakang Mega-Prabowo, selain mantan Danjen Kopassus/Pangkostrad Prabowo Subianto, terdapat mantan Kepala BIN/Mantan Menteri Transmigrasi Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, mantan Kepala BAIS Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan think-tank atau tim sukses SBY tahun 2004 yang saat ini Ketua Umum Partai Pakar Pangan Letjen (Purn) M Yasin, mantan Pangdam Udayana/anggota DPR Mayjen (Purn) Theo Syafei, kemudian mantan Denjen Kopassus Mayjen (Purn) Muchdi Pr.

Sederet mantan jenderal juga merapat ke SBY-Boediono, misalnya mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, mantan KSAU Marsekal (Purn) Herman Prayitno, dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono sendiri.

Selanjutnya, Letjen TNI (Purn) Suyono (mantan Kasum TNI), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (mantan Kaster TNI), Mayjen (Purn) Sudi Silalahi (mantan Pangdam V-Brawijaya/Sekretaris Kabinet), Letjen (Purn) TB Silalahi (mantan Menpan/Anggota Wantimpres), Mayjen (Purn) Sardan Marbun (Staf Khusus Presiden), dan Brigjen (TNI aktif) Kurdi Mustofa (sekretaris pribadi Presiden dan aktif melobi koalisi).

Pengamat militer, MT Arifin, mengatakan, banyak mantan jenderal yang makin berani bersikap dan memiliki pilihan-pilihan berbeda terhadap kandidat capres-cawapres pada awalnya didasari jaringan pertemanan.

Namun, belakangan, motifnya menjadi beragam, tergantung calon presiden mana yang didekati. "Yang jelas, mereka (mantan jenderal) yang merapat ke SBY hanya mencari kekuasaan. Sementara yang merapat ke kubu JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo kecewa kepada SBY karena merasa TNI menjadi korban neoliberalisme," kata MT Arifin, Rabu (27/5).

Kekecewaan lainnya, misalnya, terhadap kebijakan pemerintah yang terkait soal keputusan politik di dalam ataupun luar negeri. Dan yang lebih khusus lagi, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan militer. Penilaian-penilaian itu sudah dilakukan mereka sejak tahun 2006.

Para purnawirawan jenderal ini merasa soal kepentingan nasional tergadaikan. "Soal sikap nasionalisme dan hubungan pemerintah terhadap yang dianggap pro-pihak Barat. Sikap ini menjadi sangat mencuat bagi mereka dan menganggap Indonesia malah banyak dirugikan oleh kepentingan Barat atau asing," kata MT Arifin. (amb/yat)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau