Mendagri Pertanyakan Substansi Hak Angket DPT

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini Departemen Dalam Negeri belum mengetahui substansi dari persoalan yang berujung pada digunakannya hak angket soal daftar pemilih tetap (DPT) yang belum lama ini diputuskan oleh parlemen. Sebab, tak jelas siapa yang dimaksud pihak yang menghilangkan hak konstitusional dan siapa mengatur hak tersebut.

Depdagri masih membutuhkan waktu untuk mencermati masalah yang sebenarnya. Kendati demikian, Depdagri pun siap untuk memberikan penjelasan mengenai kekisruhan soal daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu legislatif lalu.

"Kalau memang mau diberi penjelasan terkait masalah DPT, tentunya kita akan memberikan. Tinggal hak angketnya bunyinya seperti apa? Kepada siapa relevansinya? Kepada Pemerintah atau bukan? Jadi ini yang akan saya pelajari dulu," kata Mendagri Mardiyanto di Jakarta, Jumat (29/5).

Menurut dia, Depdagri belum tahu betul apa yang dipersoalkan dalam hak angket tersebut. "Kalau ada hak angket, karena ada istilahnya hak angket konstitusional yang hilang, lho siapa yang menghilangkan? Hak konstitusional yang mana? Tentu juga kepada siapa yang mengatur hak konstitusional tersebut? Itu yang akan saya hormati betul-betul," tambahnya.

Di pihak lain Mardiyanto berharap, dengan adanya hak angket ini, agenda Pemerintah dalam pelaksanaan pemilu presiden dapat tetap berjalan dengan baik. "Kami siap, menjelaskan selama itu terkait dengan Depdagri. Akan tetapi, saya ingin mengajak mari kita berpikir jernih untuk kepentingan bangsa dan negara. Proses kepemimpinan lima tahun saat ini sudah di ambang pintu, tentunya ini yang harus menjadi perhatian kita bersama," pintanya.

Saat ditanya apakah dalam hak angket ini KPU akan "dikorbankan" sebagai pihak yang bersalah? Mardiyanto menjawab belum mengerti kasusnya seperti apa. "Tuduhannya apa juga belum tahu, kan angketnya saya juga belum tahu, tapi secara proporsional Pemerintah akan menyiapkan data. Kan data awal berasal dari kabupaten kota, yang telah disiapkan sejak Februari 2004 hingga 5 April 2008. Data itu kemudian disempurnakan oleh KPU. Jadi Pemerintah hanya menggunakan data awal saja," tegasnya.