Gubernur/Wagub Jatim Tak Akan Jadi Jurkam

SURABAYA, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memilih tak akan menjadi juru kampanye salah satu pasangan capres dan cawapres. Mereka tidak akan mengambil cuti dan tetap menjalankan tugas kepemimpinan.

"Saya dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf) tidak menjadi juru kampanye salah satu pasangan. Kami rasa ini lebih produktif," kata Gubernur Soekarwo, Selasa (2/6), setelah menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah I Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, di Surabaya.

Meski demikian, secara protokoler baik gubernur maupun wakil gubernur akan tetap mendampingi capres atau cawapres incumbent yang kebetulan berkampanye di Jawa Timur. "Dalam situasi seperti ini, secara protokoler saya harus hadir dan mendampingi. Tapi jika yang datang kebetulan capres atau cawapres yang bukan presiden atau wakil presiden (incumbent), maka saya tak harus menemani," jelasnya.

Soekarwo dan Saifullah menyatakan sikapnya untuk bertindak secara fair dalam kampanye capres-cawapres. Selain tak mengambil cuti, mereka beritikad akan tetap menjalankan program pemerintahan.

"Masalah kampanye bukan perkara mau atau tidak mau. Mau dan tidak mau kan hanya sisi hitam dan putih, tetapi yang terpenting adalah mana yang lebih produktif," ujar Soekarwo.

Tak dibatasi

Terkait keterlibatan para kepala daerah dalam kampanye salah satu pasangan capres-cawapres, Soekarwo mengatakan, gubernur mengharapkan para kepala daerah dapat memilah-milah mana kepentingan yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Program pemerintahan harus tetap jalan dan kondisi masyarakat harus tetap stabil.

"Ini tak bisa dilarang karena memihak pasangan tertentu adalah hak setiap orang yang diatur undang-undang. Namun, jika para kepala daerah ingin menjadi juru kampanye mereka harus mengajukan cuti terlebih dulu," kata Soekarwo.

Saifullah Yusuf menyatakan, hingga sekarang belum ada tawaran kampanye dari ketiga kubu pasangan capres-cawapres. Saifullah berharap, tak ada pasangan capres-cawapres yang akan memintanya untuk berkampanye.

Dalam deklarasi gerakan pro SBY dan temu tokoh Jawa Timur, Rabu (27/5) lalu di Surabaya, baik Soekarwo maupun Saifullah tercantum sebagai bagian anggota dewan pembina gerakan pro-SBY. Namun, Saifullah membantah hal tersebut.

"Saya tidak tahu dan merasa tak terlibat. Saya sendiri tak pernah diminta untuk itu," ucap Saifullah.

Mesin politik

Pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, mengatakan, ketidakterikatan dan netralitas kepala daerah pada parpol atau pasangan capres-cawapres tertentu merupakan konsekuensi praktis dalam posisi mereka sebagai pejabat publik. Pasalnya, dengan sikap keberpihakan, maka pejabat dapat menjadi mesin politik bagi kelompok tertentu.

Menurut Airlangga, mulai sejak terpilih sebagai kepala daerah, seorang pejabat publik seharusnya tak memiliki keterikatan pada parpol atau kubu tertentu.