Tidak Dapat Ikan, ya Ngutang Dulu

Kompas.com - 03/06/2009, 03:18 WIB

KOMPAS.com – Jam menunjuk pukul 12.30. Motor bebek terus meluncur deras menembus riuh fuso dan truk kontainer di tengah terik mentari dan debu. Memberi tanda bahwa tujuan ke pesisir Jakarta semakin dekat. Namun ada tanda yang lebih khas, ketika panas sang surya seolah mengangkat aroma air laut yang dihembus angin barat ke segala arah. Membuat siapa saja yang melintas di Jalan Cakung Cilincing Jakarta menegakkan kepala.

Bau khas itu semakin terasa ketika memasuki area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing Jakarta Utara. Terang saja, perairan yang mengitari TPI penuh sampah. Perahu-perahu pun susah merapat. Airnya yang berwarna hitam, menjadi pandangan sepadan dengan tumpukan sampah yang membentuk delta.

"Air laut yang kotor dan berwarna hitam tersebut menjadi salah satu faktor kami sangat sulit mendapatkan ikan," kata Sukanto, nelayan yang bermukim di Cilincing. Saat ditemui, pria berbadan tegap itu baru saja pulang melaut. Bersama 20 nelayan lain ia diundang mewakili para nelayan untuk mengikuti acara Deklarasi Koalisi Masyarakat Pesisir, Nelayan, Pelayaran, dan Pelabuhan Indonesia yang memberi dukungan kepada JK-Win.

Masih soal tercermarnya air laut, ia mengatakan kalau air laut bewarna hitam seperti itu maka para nelayan tidak bisa melihat posisi ikan di mana. Sehingga, sangat sulit mendapat ikan karena mereka terhambat dalam menentukan di mana posisi laut yang ada ikannya. “Apalagi kalau melautnya malam hari,” ungkapnya.

Dalam waktu 24 jam, umumnya Sukanto melaut dua kali. "Saya berangkat jam 17.00 sampai 04.00. Setelah itu pulang dan berangkat lagi jam 07.00 sampai jam 2 siang," ungkapnya. Tampaknya itulah yang membuat mata pria yang memakai topi putih tersebut sayu. Langkahnya pun terasa berat.

"Iya mas, semalaman melaut. Tapi tidak dapat apa-apa. Melaut yang kedua saja cuman dapat 2 ikan bawal," tambah pria kelahiran Tanjung Tiga, 16 September 1972 ini. Kondisi seperti ini terbilang masih bagus karena yang sering terjadi adalah tidak mendapat apapun. Sekalipun ia telah melaut selama 18 jam.

“Paling banyak saya dapat uang bersih Rp 50.000. Itu kalau dapat ikan 3 kwintal. Tapi, seringnya tidak dapat uang,” kata suami Samsiah dengan nada datar. Sesaat terlihat peluh keringatnya masih menetes, semakin memberi kesan mengikat pada kulitnya yang hitam.

Kemudian ia melanjutkan bahwa kapal yang biasa membawanya melaut adalah Kapal Gajah Putih dengan mesin Dong Peng. Di kapal tersebut ia berposisi sebagai ABK (Anak Buah Kapal), bersama 14 orang lainnya. “Jika tidak mendapat ikan, ya berarti tidak dapat uang. 15 orang, termasuk saya, tidak dapat semua. Dan itu sering terjadi,” ungkap Sukanto. Tidak hanya itu, Sukanto juga mengatakan kalau mesin yang dipakainya melaut selalu rusak tiap 3 bulan.

Kalau tidak dapat uang, bagaimana menghidupi diri sendiri dan keluarga? “Ya biasanya ya utang dulu,” kata Sukanto sambil tersenyum, memamerkan giginya yang putih. Sukanto mempunyai 2 puteri, satu bernama Wawas (14) kelas VIII dan yang lain Dewi (3). Mereka berdua bersama Samsiah (25)berada di Ciasem Jawa Barat.

Permasalahan yang dihadapi Sukanto ini bukan masalah baru. Ia mengaku apa yang dialaminya sudah terjadi sejak 1990, saat kali pertama ia menjadi nelayan. Namun, tingkat keparahannya semakin tinggi tiap tahunnya. Itu artinya, siapapun yang memimpin negara ini belum menyelesaikan persoalan masyarakat kecil di pesisir.

Selain air laut tercemar, hal lain yang menyebabkan susahnya mendapat ikan ada dua hal. Dua faktor tersebut, kata Sukanto, adalah angin kencang dan arus air laut yang deras. “Kalau anginnya kencang maka tidak bisa berlayar. Selain itu, angin kencang menyebabkan ikan kaget dan tidak mau ke permukaan,” ucap Sukanto sambil membersihkan kotoran hitam di kukunya.

Isu lingkungan hidup, terutama berkaitan dengan laut, sangat mendesak di wilayah pesisir Jakarta. Namun sayang, hal ini tidak diangkat dalam deklarasi. Mereka hanya terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir tetapi lupa akan keberlangsungan lingkungan tempat masyarakat dan habitat laut berinteraksi.

Terkait dengan hal itu, ada penelitian para ilmuwan kelautan di Indonesia bahwa tahun 2050 Indonesia akan kehilangan sekitar 2.000 pulau-pulau kecil. Hal ini diakui oleh Syamsul Maarif, Dirjen KP3 (Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau dan Pulau-pulau Kecil), Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Dari Greenpeace, lembaga independen yang bergerak di lingkungan hidup, merilis bahwa tahun 2025 daerah pesisir Jakarta termasuk Bandara Soekarno Hatta akan tergenang air laut, hingga bandara tidak bisa digunakan lagi. Data ini akan terjadi jika tak ada usaha serius dari pemerintah untuk menangani hal ini.

Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak bisa dipisahkan dengan isu lingkungan hidup. Keduanya saling mengada, masyarakat sejahtera kalau lingkungannya terjaga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau