Kampanye Tak Berkesan

SBY yang memegang posisi incumbent sebagai presiden, sesuai dengan peraturan, hanya dibolehkan mengambil cuti satu hari kerja dalam sepekan untuk berkampanye.

Menurut juru bicara Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Rizal Mallarangeng, Selasa (2/6), SBY diagendakan mengambil total lima hari cuti pada 4, 12, 16, 22, dan 29 Juni untuk berkampanye.

Dengan demikian, selama satu bulan kampanye, hingga pekan pertama Juli, terdapat 16 hari kerja efektif yang akan digunakan SBY untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai presiden dan 16 hari yang digunakan untuk berkampanye, termasuk hari-hari akhir pekan.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, kemarin, menegaskan, cuti tersebut sudah didasarkan pada kesepakatan bersama. Presiden dan Wapres selama masa kampanye 2 Juni sampai 4 Juli tidak harus salah satunya berada di Jakarta karena tidak ada peraturannya.

”Yang jelas (keduanya) pasti berada di Indonesia. Fungsi pemerintahan dan kenegaraan tetap berjalan,” ujar Hatta.

Fahmi tak ambil cuti

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga telah mengajukan cuti. Namun, Ketua Tim Sukses Jusuf Kalla-Wiranto Fahmi Idris secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan cuti dalam kapasitasnya sebagai menteri perindustrian.

”Saya praktis tidak akan berkampanye. Saya hanya akan mengendalikan. Tidak akan ikut-ikutan kampanye,” kata Fahmi Idris, Selasa.

Fahmi merasa tidak perlu mengajukan cuti apabila kampanye yang dilakukannya hanya pada Sabtu dan Minggu. Pengendalian kampanye lebih diutamakan agar kampanye menjadi terarah dan efektif dalam membangun citra positif JK-Win.

Secara terpisah, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan cuti kepada Sekretaris Negara untuk mendukung kampanye capres-cawapres SBY-Boediono. ”Saya sudah mengajukan cuti. Kegiatan kementerian tetap akan dikendalikan, bahkan sampai tengah malam pun tetap saya lakukan untuk berkoordinasi dengan jajaran kementerian,” ujarnya.

Secara umum, kampanye hari pertama di Jakarta dan di sejumlah daerah di Indonesia terasa sepi. Tidak banyak atribut maupun alat peraga capres-cawapres beserta partai pendukungnya yang dipasang di tempat-tempat umum.

Diprotes

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum yang berkali-kali mengubah jadwal Pemilu 2009. Salah satu perubahan terakhir yang dilakukan KPU adalah jadwal deklarasi kampanye damai yang semula tanggal 2 Juni diundur menjadi 10 Juni.

”Menurut saya, tidak perlu ada yang seperti itu. Waktu saya dulu (jadi presiden), saya patuh kepada KPU,” kata Megawati menjawab pertanyaan wartawan dalam penerbangan dari Lampung ke Jakarta, Selasa. Wartawan menanyakan apakah penundaan deklarasi damai itu disebabkan salah satu pasangan capres pergi ke luar negeri.

”Saya menggelar rapat terbatas untuk menentukan hal itu, kemudian secara resmi memberikan jadwalnya kepada KPU. Bukan sebaliknya,” ujar Megawati mengenang proses Pemilu 2004.

Di Jakarta, Hasto Kristiyanto dari Tim Kampanye Megawati-Prabowo menekankan, rencana KPU mengadakan deklarasi kampanye pemilu damai pada 10 Juni hanya mempersulit tim kampanye pasangan calon menyusun agenda kegiatannya. Terlebih jika kemudian jadwal itu diubah lagi.

KPU, lanjut Hasto, mestinya menyadari bahwa setiap agenda yang disusunnya berpengaruh langsung terhadap agenda para calon. ”Implikasinya tidak main-main,” katanya.

Hasto juga mengatakan, jika alasan perubahan agenda kampanye damai itu karena hendak menyesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden, sekalian saja KPU menunggu Presiden menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan.

”Jangan sekarang apa, besok diubah lagi. Kesannya, KPU cari-cari alasan terus,” ungkapnya.

Secara terpisah, mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan, pengunduran kampanye damai ke tanggal 10 Juni menjadikan acara tersebut kehilangan momentum.

Menurut dia, karena kampanye pemilu sudah dimulai 2 Juni, lebih baik acara karnaval kampanye pemilu damai ditiadakan. Alasannya, kampanye pemilu damai lebih mendekati ”upacara” dan karena itu lebih pas dilaksanakan pada awal masa kampanye.

Dituntut santun

Guru besar sosiologi Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman, Selasa, menilai, capres dan cawapres beserta tim kampanyenya masih menganggap kemenangan dalam pemilu presiden mendatang sebagai tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan alat memperjuangkan nasib rakyat. Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.

Tim kampanye capres-cawapres tak hanya saling sindir dan berusaha menjatuhkan lawan, tetapi juga menerapkan politik uang demi meraih dukungan masyarakat. ”Tindakan itu justru mengurangi nilai demokrasi. Mereka seharusnya berlomba menawarkan kebaikan, bukan saling ’membunuh’,” katanya.

Cara-cara kurang bermoral dalam berkompetisi itu hanya akan melahirkan penguasa, bukan pemimpin.

Sunyoto mengingatkan, pemilu presiden hanya peristiwa lima tahunan para politisi. Karena itu, masyarakat tidak perlu mencurahkan semua perhatian kepada pemilu karena masih banyak persoalan bangsa yang harus menjadi perhatian, seperti sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, keselamatan transportasi, dan persoalan kesehatan masyarakat. (DAY/OSA/IDR/DIK/MZW)