Ekonomi Indonesia Tidak Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyatakan tidak khawatir atas pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pada triwulan pertama 2009 sudah terjadi pertumbuhan mencapai 1,6 persen.

"Jika dikejar lagi maka optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 3,2 persen, tetapi yang jadi masalah adalah kualitas pertumbuhan ekonomi itu," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu terkait kondisi ekonomi RI yang dinilai sebagian kalangan masih rapuh, indikasinya penerimaan pajak ekspor dan bea masuk turun dan bagaimana seharusnya usaha pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang dipatok 4,5 persen tahun 2009 itu.

Menurut dia, sektor usaha tidak membawa pengusaha untuk mau melakukan ekspansi karena rupiah belum stabil apalagi melakukan ekspor. "Pada sisi ini negara penerima ekspor pun tentu akan membatasi barang-barang impor agar tidak melakukan PHK terhadap karyawannya," katanya.

Sementara sektor usaha di RI, katanya, memang agak stagnan yang bergerak masih di sektor pangan, makanan dan minuman, dan selama tiga bulan terakhir sektor itu menunjukkan kenaikan.

Ini menjadi anomali, jadi sektor ekonomi yang bergerak di RI adalah perdagangan, tetapi sebaliknya  sektor industri mempunyai masalah kecuali dalam kontrak pengiriman barang-barang kendati terjadi krisis ekonomi global.

Ia menilai, krisis ekonomi global tidak dialami di Indonesia seperti yang pernah diisukan masyarakat  akan terjadinya PHK besar-besaran karena usaha manufaktur masih jalan terus.

Namun, di luar sektor riil seperti bank memang menurun. Cuma masalah di Indonesia, sektor yang bergerak cukup berasal pada pasar modal dari investor asing, bukan masuk ke sektor riil. "Kalau investasi asing di pasar modal itu ke luar, maka itu akan menimbulkan masalah ke dalam negeri karena secara fundamental belum mendukung sektor riil," katanya.

Kedua sektor di atas, katanya, yang dibutuhkan adalah insentif pajak dan fiskal pada sektor industri atau riil sehingga pemerintah ke depan harus mengurangi investasi nonsektor riil karena belum berdampak pada masyarakat, tambahnya.