Perang dengan Malaysia Urusan DPR dan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia kembali panas terhadap Malaysia ketika kapalnya kembali memasuki perbatasan Pulau Ambalat. Di tahun ini saja sudah 11 kali mereka melewati batas perairan Ambalat. Hal ini membuat isu perang berembus dari sejumlah kalangan.

Kalau urusan perang itu kepentingan DPR dan Presiden sebagai panglima tertinggi TNI," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul saat ditemui di tengah Konferensi Pers Sail Bunaken 2009 di Graha Marinir Jakarta, Rabu (3/6).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa TNI AL bertindak berdasarkan prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku. "Berdasarkan SOP kami terus berkomunikasi kepada mereka saat memasuki Indonesia. Setelah itu mengadakan pengawalan. Tidak boleh menembak," ungkap Iskandar.

Kemudian ia menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan tindakan terkait pelanggaran batas teritorial laut ini. TNI AL yang mengetahui ada kapal Malaysia masuk ke Ambalat memberikan informasi kepada Mabes TNI. Informasi ini diteruskan kepada Departemen Luar Negeri (Deplu). "Dari situ Deplu membuat nota diplomatik kepada Malaysia. Kenapa kapal Anda kok bisa seperti ini?" jelas Iskandar.

Menurut Iskandar, persoalan utama mengapa kapal Malaysia masuk beberapa kali ke perairan Ambalat adalah soal Peta 1979. Peta ini, katanya, dibuat Malaysia secara sepihak tanpa konfirmasi pada negara-negara tetangga termasuk Indonesia.

"Tiap negara wajib memberitahu negara tetangganya ketika membuat peta. Kalau Indonesia buat peta, kita juga beritahu Malaysia. Dan tidak ada masalah," tutur Iskandar.

Dengan demikian, tambahnya, persoalannya bukan pada hubungan politik yang memanas sehingga berpotensi perang. "Hubungan kedua kepala negara baik kok," katanya.