Masih Defisit, Pemerintah Larang Kontrak Ekspor Gas Baru
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memutuskan tidak ada lagi kontrak baru untuk ekspor gas selama kebutuhan dalam negeri masih mengalami kekurangan.
"Selama kebutuhan gas dalam negeri belum terpenuhi maka tak boleh ada kontrak ekspor gas baru," kata Wapres M Jusuf Kalla usai memimpin rapat tentang gas dan pembangunan kilang baru di Istana Wapres Jakarta, Rabu (3/6).
Rapat tersebut dipimpin langsung Jusuf Kalla dan diikuti menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Ketua BKPM M Lutfi, Dirjen Gas Evita Legowo serta Dirut PT Pertamina Karen Agustin.
Menurut Wapres keputusan pemerintah tersebut juga telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan keputusan itu diambil pemerintah karena untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. "Dari neraca gas yang ada kebutuhan dalam negeri masih defisit (kekurangan) karena itu harus diutamakan memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Wapres.
Jusuf Kalla juga menjelaskan dalam rapat tersebut diputuskan tiga hal yakni mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri, meningkatkan kemampuan energi dalam negeri dengan membangun kilang-kilang baru serta mencari harga yang efisien.
Sementara ketika ditanya soal kelanjutan kontrak gas blok Donggi Senoro, Wapres menyatakan kontrak jalan terus tetapi diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri. "Jadi untuk Donggi Senoro harganya tetap sama, tetapi untuk kebutuhan dalam negeri," tegasnya.
Adapun Dirjen Gas ESDM Evita Legowo mengatakan bahwa dari neraca gas mulai 2011 akan ada kekurangan (defisit) gas dalam negeri. "Setidaknya sampai 2015 masih akan defisit," Kata Evita.
Dengan kondisi seperti itu, Wapres menegaskan bahwa selama masih ada defisit gas dalam negeri maka selama itu tidak boleh ada ekspor gas.
