JAKARTA, KOMPAS.com — Ketika krisis meletus, pemerintah sepertinya tergopoh-gopoh hendak meluncurkan stimulus yang total senilai Rp 73,3 triliun sejak Maret lalu. Nyatanya, hingga kini hampir semua program stimulus masih tersendat karena berbagai sebab.
Misalnya, belanja stimulus infrastruktur Rp 11,215 triliun. Jika jalan, program ini bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Sayang, implementasinya molor dan statusnya: semoga Juni ini bisa mulai berjalan.
Nasib hampir sama terjadi pada program bea masuk ditanggung Pemerintah (BM-DTP) untuk bahan baku dan barang modal senilai Rp 2,5 triliun. Lantaran, baru berjalan mulai akhir April lalu, penyerapannya hingga 1 Juni lalu baru sebesar Rp 74,86 miliar atau sekitar 3 persen saja.
Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kusdirman Iskandar mengatakan, yang sudah menyerap baru dua sektor, yakni industri otomotif dan telematika. Masing-masing sebesar Rp 74,14 miliar dan Rp 711,38 juta. "Sembilan sektor lagi, seperti pesawat terbang dan elektronika belum," katanya, Rabu (3/6).
Menurut Kusdirman, pengusaha enggan mengajukan pembebasan bea masuk lantaran permintaan akan produk mereka turun drastis. Ini adalah buntut krisis global. Tapi, Ketua Umum Gabungan Industri Alat Motor dan Mesin (GIAMM) Hadi Suryadipraja berpendapat lain. Masalah penyerapan yang masih minim bukan lantaran pasar sedang lesu, tapi lebih pada kelambanan pemerintah menerbitkan aturan teknis BM-DTP yang baru keluar pada 24 April lalu.
"Kalau memang niat, seharusnya peraturan tersebut sudah keluar sejak awal tahun," ujarnya. Makanya, dia tidak yakin industri akan bisa menyerap semua BM-DTP. (Uji Agung Santosa, Fitri Nur Arifenie/Kontan)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang