UN Ulang, Kebijakan yang Aneh!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan nasional menganggap persoalan ujian nasional (UN) ulang yang tengah menjadi polemik ini merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia ke depan.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat pendidikan dari Education Forum, Suparman, Kamis (4/6) di Jakarta. Suparman menegaskan, preseden buruk itu dilihat dari akses keadilan bagi siswa atau anak didik, bukan hal lain.

"UN ulang itu dilaksanakan terkait adanya indikasi pelanggaran, seperti kecurangan dan sebagainya, sementara siswa yang memang dinyatakan tidak lulus tidak diperkenankan ikut UN ulang, itu jelas tidak adil dong," ujar Suparman.

Suparman beralasan, kata "tidak adil" tersebut karena tolak ukur untuk dilaksanakannya UN ulang masih sangat bias. UN ulang digelar karena ada indikasi pelanggaran, sementara siswa yang benar-benar jujur meskipun akhirnya tidak lulus, tidak berhak mengikutinya.

"Jadi, maksudnya UN ulang ini apa, kalau begini terkesan ada yang mau ditutup-tutupi oleh pemerintah terkait permasalahan-permasalahan yang ada di UN," ujar Suparman.

Anehnya, lanjut Suparman, persoalan UN ulang mengemuka jauh sebelum UN diumumkan. "Kalau mau adil, kenapa persoalan UN ulang tidak sekaligus diumumkan dan digelar setelah pengumunan nilai UN saja, ini aneh buat kita!" tandas Suparman.

Seperti diketahui, Badan Standar Nasional Pendidikan mengumumkan bahwa para siswa SMA/sederajat di 33 SMA di delapan provinsi di Indonesia akan mengulang UN. Pengulangan UN itu disebabkan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaannya. DPR menilai, kebijakan tersebut tidak adil dan tidak mendidik karena melukai pelajar di sekolah lain.