ADB Setujui Pinjaman Indonesia 1 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS membantu Indonesia untuk mengamankan anggaran yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, jaminan sosial, dan pemeliharaan infrastruktur.

"Krisis keuangan global menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan Indonesia untuk mengakses pasar utang internasional dan biaya perdagangan menjadi mahal. Hal ini bisa menghambat belanja pemerintah untuk program pelayanan sosial dan pengurangan kemiskinan yang sangat penting menjadi terhambat," kata Direktur untuk Financial Sector, Public Management, and Trade Division ADB, Jaseem Ahmed, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/6).  

Pinjaman ini diberikan di bawah Program Fasilitas Bantuan Belanja Anggaran Pemerintah Indonesia Public Expenditure Support Facility Program (PESFP) yang memungkinkan Indonesia memperkuat jaring pengaman keuangan, meningkatkan penggalangan dana dari pasar komersial, dan mempertahankan stabilitas sektor keuangan sehingga mengurangi biaya yang harus dibayarkan pemerintah jika meminjam dari pasar.

Krisis keuangan yang terjadi saat ini mengurangi kemampuan Indonesia untuk bisa mendapatkan dana dari pasar keuangan. Resesi ekonomi yang dialami oleh beberapa mitra dagang utama Indonesia juga berpengaruh buruk pada permintaan ekspor Indonesia dan menghambat aliran investasi yang masuk ke negara ini.

"Pinjaman ini akan membuat pemerintah bisa mempertahankan belanja anggaran dan menangani dampak kemiskinan akibat krisis keuangan secara lebih efektif," kata Jaseem Ahmed.

Program Fasilitas Bantuan Belanja Anggaran Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari upaya bersama yang dilakukan oleh ADB, Pemerintah Australia dan Jepang, serta Bank Dunia untuk membantu Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan dan agenda pembiayaan anggaran pemerintah.

Dengan pinjaman dari ADB sebesar 1 miliar dollar AS, maka total bantuan untuk fasilitas ini menjadi 5,5 miliar dollar AS. Pemerintah bisa menarik dana dari fasilitas ini untuk memenuhi kekurangan pendanaan anggaran per kuartal hingga akhir 2010.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan hanya akan menarik dana dari fasilitas ini jika kondisi pasar tetap sulit dan syarat-syarat bagi penarikan pinjaman dalam rencana keuangan terpenuhi.

Indonesia adalah negara pertama di antara negara-negara anggota ADB yang menerima pinjaman siaga semacam ini.

Pinjaman ini bisa dicairkan satu kali sekaligus dengan masa pembayaran selama 15 tahun dan masa tenggang selama tiga tahun. Bunga pinjaman ini akan ditentukan sesuai dengan fasilitas pinjaman ADB berbasis LIBOR. Pinjaman ini dilengkapi dengan fasilitas kontingensi dengan opsi yang memungkinkan dilakukannya penundaan dalam penarikan dana.