Peningkatan Manajemen SDM, Langkah Awal Reformasi Birokrasi

KOMPAS.com - Langkah penting yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP) dalam menuntaskan program Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan adalah dengan melakukan peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Di tataran teknis, pembenahan SDM diawali dengan mengubah istilah ‘kepegawaian’ menjadi ‘Sumber Daya Manusia’ sebagai bagian dari perubahan paradigma pembinaan SDM. Pegawai di lingkungan Depkeu tidak lagi diposisikan sebagai pekerja yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan, tapi lebih sebagai sumber daya yang harus dikembangkan melalui serangkaian program pendidikan, pembinaan dan pelatihan. Peningkatan kualitas SDM ini tidak dianggap sebagai sebuah pengeluaran, tapi sebagai sebuah investasi.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM ini, dibuatlah sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dirancang sebagai sebuah sistem aplikasi multiuser sehingga dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna (user) dalam sebuah jaringan komputer.

Modul SIMPEG sendiri menampung semua informasi yang melekat pada seorang pegawai. Dengan informasi ini, pengambil kebijakan di lingkungan Depkeu dapat dengan mudah mengatur penempatan sumber daya dan pengembangan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kerja dan tantangan di masa mendatang.

Modul pertama berisi data pegawai yang dilengkapi dengan status atau jenjang karir seorang pegawai. Lalu ada modul penilaian pegawai yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria standar tertentu, dengan tujuan agar pegawai bersangkutan dapat dipantau secara obyektif. Modul ini dilengkapi dengan subsistem absensi yang langsung terhubung dan menjadi bagian dari indicator penilaian kinerja pegawai.

Modul lainnya adalah modul laporan yang berisi laporan-laporan yang dihasilkan terkait kinerja dan pengembangan seorang pegawai. Antara lain terdiri dari laporan umum pegawai, laporan diklat, laporan perorangan, fasilitas dan rekapitulasi.

Selain itu, SIMPAG juga memberikan kemudahan dalam menelusuri atau pencarian informasi pegawai dengan menentukan pilihan kriteria yang dikehendaki seperti kategori eselon, golongan hingga jenjang pelatihan, tanda jasa dan sanksi.

Pembenahan sistem pengelolaan dan manajemen SDM di lingkungan Depkeu ini diharapkan dapat mengoptimalkan program penataan organisasi dan penyempurnaan proses bisnis yang menjadi bagian dari tiga pilar utama Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan. (Iskandar)