LRI: Sampel Survei Dekati Data BPS Perlu Biaya Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah lembaga survei sangat sulit bisa menyamai data demografi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan sampelnya. Sekalipun demikian, bukan berarti survei yang respondennya tidak mendekati data BPS tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasinya.

Demikian diungkap Presiden Direktur Lembaga Riset Informasi (LRI) Johan O. Silalahi di Jakarta, Minggu (7/6), menanggapi kritik Direktur Eksekutif Charta Politica Bima Arya Sugianto yang menyebut survei yang dilakukan LRI lemah secara metodologis. Johan meyakini metodologi yang dilakukan lembaganya sudah benar.  "Tidak ada satupun lembaga survei yang bisa mendekati demografi responden sama dengan data BPS," kata Johan.

Sekalipun demikian, lanjutnya, untuk bisa persis dengan data demografi BPS itu bisa saja. "Tetapi itu akan sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal dan waktu yang lama" ungkap Johan.

Hari ini, LRI menyampaikan hasil surveinya mengenai elektabilitas pasangan capres dan cawapres. Menurut survei LRI, elektabilitas SBY-Boediono saat ini sebesar 33,02 persen, disusul JK-Wiranto 29,29 persen, dan Mega-Prabowo 20,09 persen. LRI adalah organisasi sayap dalam tim sukses pasangan JK-Wiranto.

Hasil survei LRI ini jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang dibiayai Fox Indonesia, konsultan politik SBY-Boediono, yang hasilnya disampaikan kepada publik beberapa waktu lalu. Menurut survei LSI, elektabilitas SBY-Boediono mencapai 71 persen, Mega-Prabowo 16,4 persen, dan JK-Wiranto 6 persen.

Johan mengakui bahwa secara besaran data metodologi ada deviasi, tetapi untuk keakuratan hasil survei bisa dipertanggungjawabkan. "Itulah mengapa tadi saya dengan tegas menyatakan berdasarkan survei pilpres mendatang akan berlangsung dua putaran," tuturnya.

Sebelumnya, Bima memaparkan bahwa ketepatan hasil survei sangat ditentukan oleh validitas responden yang dipilih. Sebuah survei yang ingin menggambarkan kecenderungan pemilih secara nasional harus memilih responden mendekati data Badan Pusat Statistik.

Bima menilai, kelemahan LRI terutama pada validitas responden. Misalnya, responden LRI terdiri dari 50 persen penduduk desa dan 40 persen kota. Padahal data dari BPS, penduduk yang tinggal di desa 60 persen.

Kelemahan lainnya adalah soal tingkat pendidikan responden. LRI mengambil sampel dari lulusan SD sebanyak 31,35 persen, SMP 20,18 persen dan SMA 23,33 persen. Padahal data BPS menyebutkan, 60 persen penduduk Indonesia adalah lulusan SD, 4 persen SMP dan 18 persen SMA .