BPK Tidak Berwenang Audit Teknis Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak punya kewenangan atas data hasil audit teknis kelaikan aset peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Juwono, pihak BPK hanya punya kewenangan untuk sebatas mengaudit masalah administrasi dan keuangan di tubuh TNI dan Departemen Pertahanan. Secara berkala, TNI dan ketiga matra angkatan melakukan pemeriksaan dan audit teknis kelaikan alutsista mereka. Namun, akses dan data tentang hasil pemeriksaan dan pengecekan teknis rutin tersebut bukan menjadi kewenangan BPK.

Pernyataan itu disampaikannya, Rabu (10/6), seusai menerima Panglima Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Jenderal Abdul Aziz Zainal terkait pembahasan soal konflik perbatasan di wilayah perairan Ambalat. "Memang akan selalu ada perbedaan antara nilai aset di buku dalam penerimaan dan temuan BPK, dengan nilai aset teknis alutsista yang ada. Namun yang harus diingat, tidak ada keterkaitan antara faktor usia dengan kelaikan alutsista," ujar Juwono.

Menhan menanggapi pernyataan Ketua BPK Anwar Nasution sebelumnya, yang menyatakan pihaknya sekadar bisa mengaudit kondisi keuangan Dephan dan TNI namun tidak bisa menentukan kemampuan alutsista tersebut. (Kompas, 10 Juni 2009).

Menurut Juwono, pihaknya secara teliti benar-benar berupaya mengamankan agar anggaran kesiapan operasional dan pemeliharaan tetap dijaga agar tidak dikompromi. Hal itu sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Pimpinan TNI sejak tahun 2007.

Lebih lanjut, terkait alutsista usia tua, pemerintah dan TNI telah sepakat tetap akan menggunakannya sepanjang kondisi dan kelaikannya bisa dipertanggungjawabkan, serta terdukung oleh alokasi anggaran pemeliharaan yang diperlukan, yang memang dijaga besarannya setiap tahun sesuai kebutuhan. "Jadi misalnya, dari sembilan pesawat Hercules C-130 yang kita pelihara dan rawat tingkat keselamatan teknisnya, cuma empat atau lima pesawat sesuai kemampuan anggaran. Sisanya kita tidak operasikan karena keterbatasan dana tadi. Jadi, pesawat-pesawat yang dihidupkan kualitasnya tetap terjaga," ujar Juwono.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Edy Prasetyono, menyatakan audit keuangan terkait aset alutsista TNI boleh-boleh saja dilakukan oleh BPK. Namun, senada dengan pendapat Juwono, untuk mengaudit kondisi teknis persenjataan, hal itu bukanlah kewenangan BPK.

"Jadi harus jelas terlebih dahulu apa yang dimaksud BPK dengan audit itu, apakah audit penganggaran pengadaan senjata, atau kemampuan senjata demi kepentingan pertahanan negara. Audit senjata dalam pengertian, apakah laik dan mampu melaksanakan kepentingan pertahanan, sudah dilakukan secara internal oleh ahli teknis dan rencana strategis Dephan dan Mabes TNI. Ada area yang hanya menjadi kewenangan teknis khusus militer sesuai doktrin, strategi, dan operasi militer," papar Edy.