PGRI: Banyak Masalah, tapi Pendidikan Belum Jadi Isu Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com- Isu-isu yang diangkat oleh tim sukses ketiga pasangan capres dan cawapres menjelang Pilpres mendatang dinilai jauh dari isu pendidikan.

"Sekarang ini sudah masuk kategori mengabaikan pendidikan," kata Sulistianto Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat jumpa pers di Gedung Guru Jakarta, Sabtu (13/6).

Sulistiyo mengatakan, permasalahan pendidikan nasional bermula dari ketidakpedulian para penyelenggaran negara tentang peran penting pendidikan untuk kemajuan bangsa. "Pendidikan selalu digampangkan dengan dianggap sebatas sekolah atau pemberantasan buta huruf," ucapnya.

Berdasarkan hasil hasil rapat, kata Sulistiyo, PGRI melihat ada lima masalah pendidikan nasional saat ini. Pertama pendidikan belum memiliki kejelasan filosofis yang mampu menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan diselenggarakan sehingga mengakibatkan tujuan pendidikan tidak tepat sasaran (missmatch).

"Gejala mismatch yaitu kapabilitas lulusan yang tidak memiliki kesesuaian kualifikasi dalam perekonomian, serta ketidaksiapan mental, nalar, etos kerja, keterampilan, entrepreneurship, dan leadership," ungkapnya.

Masalah kedua, politik pendidikan dari masa ke masa dijalankan dengan orientasi kekuasaan dan tidak mengacu pada prinsip ilmu pengetahuan, budaya lokal, serta pengalaman negara-negara maju.

Hal itu, ungkapnya, terlihat dari berbagai gagasan atau kebijakan seperti Badan Nasional Standar Pendidikan yang super power, Sekolah Internasional, Badan Hukum Pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Olimpiade Sains, serta Ujian Nasional.

Ketiga, lanjut Sulistiyo, adanya kekacauan kurikulum dan birokratisasi pembelajaran dalam praktik pendidikan. "Itu akibat ketidakjelasan visi serta kepentingan politik," tegasnya.

Keempat, pemerintah yang terkesan segan memenuhi secara finansial. Hal itu terlihat dari baru setahun terakhir anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBD, setelah Mahkamah Konstitusi berkali-kali memutus pemerintah bersalah. "Dua puluh persen itu pun sudah termasuk gaji guru dan anggaran pendidikan kedinasan. Didaerah, tidak lebih 10 persen Pemda yang mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan," tegasnya.

Masalah terakhir, papar Sulistiyo, pada ranah kultural. Dalam masyarakat, sekolah dan belajar masih sebatas formalitas karena gelar dan sertifikat merupakan status sosial dan persyaratan utama memperoleh pekerjaan."Akhirnya melahirkan praktik perdagangan ijasah, jasa pembuatan karya tulis, dan jual-beli nilai dalam dunia pendidikan," lontarnya.