JAKARTA, KOMPAS.com —
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, rasio utang negara-negara justru melonjak. Jepang, misalnya, rasio utangnya melonjak 30 persen pada periode 2003-2008. Rasio utang Inggris terhadap PDB meningkat 12 persen dan Amerika Serikat naik 10 persen terhadap PDB.
”Beberapa perusahaan pemeringkat utang dunia mulai memberikan peringatan kepada tiga negara ini karena posisi utangnya begitu besar,” ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, tahun 2008, rasio utang Jepang terhadap PDB mereka 200 persen. Jika nominal PDB negeri itu Rp 5.000 triliun, utangnya Rp 10.000 triliun. ”Di dalam negeri tidak ada yang mempermasalahkan karena pemerintahnya dianggap harus ikut masuk ke perekonomian,” katanya di Jakarta, Minggu (14/6).
Pada 1999, rasio utang Indonesia 100 persen karena saat itu pemerintah harus mengeluarkan surat utang baru sekitar Rp 600 triliun untuk menyelamatkan perbankan nasional.
”Setelah itu, rasionya terus menurun. Semua pemerintahan, mulai dari Presiden Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, hingga sekarang, memiliki kebijakan yang sama, menurunkan rasio utang,” kata Menkeu.
Tahun 2003, rasio utang Indonesia terhadap PDB 61 persen, memasuki 2008, menjadi 33 persen terhadap PDB, dan tahun ini pemerintah berniat menurunkan menjadi 32 persen.
Total utang Pemerintah Indonesia hingga 29 Mei 2009 mencapai Rp 1.700 triliun, yakni pinjaman luar negeri Rp 732 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 968 triliun. Jumlah ini meningkat ketimbang 2008 yang hanya Rp 1.636 triliun, yaitu pinjaman luar negeri Rp 730 triliun dan SBN Rp 906 triliun.
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan dari Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional di Indonesia Wahyu Susilo, jika pembangunan yang dilakukan pemerintah didasarkan atas utang, itu sama artinya pemerintah menyandera masa depan Indonesia. ”Lebih baik pemerintah berjuang membebaskan diri dari utang,” katanya.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution berpendapat, dengan meningkatkan penerimaan dari pajak, Indonesia dapat menjadi bangsa yang tidak menggantungkan diri pada utang.