Wah, Ikapi Tak Lagi Bebas Terbitkan Buku

JAKARTA, KOMPAS.com — Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) berharap pemerintah memberikan keleluasaan untuk menjual buku pelajaran secara bebas kepada siswa sekolah.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ketua Ikapi Pusat Setia Dharma Madjid, di Jakarta, Senin (15/6). Setia mengatakan, dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No 2 Tahun 2008 tentang Buku, distribusi buku pelajaran langsung dari penerbit bisa dibatasi bahkan dilarang.

"Dua tahun lalu kita masih bebas menjual buku pelajaran secara langsung ke siswa, dengan adanya Permen No 2 Tahun 2008 ini semuanya dikendalikan oleh pemerintah," katanya.

Menurut dia, dengan adanya peraturan dari pemerintah itu, buku-buku pelajaran yang diterbitkan tidak bisa lagi digunakan baik sebagai buku acuan maupun buku paket bagi siswa sekolah mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

Setia menambahkan, Ikapi berupaya agar anggotanya bisa kembali memasarkan buku pelajaran secara langsung ke sekolah dengan mengajukan draf buku yang akan diterbitkan termasuk dengan daftar harga buku kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Selama ini, lanjut Setia, buku pelajaran dari penerbit terutama yang tergabung dalam Ikapi terkesan jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, harga yang ditawarkan telah sesuai dengan acuan dari pemerintah.

"Kami telah mengajukan daftar harga buku pelajaran ke pemerintah sejak Januari lalu, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Kami berharap pemerintah menyetujuinya," tambah Setia.

Dengan tidak diperbolehkan menjual bebas buku pelajaran, tambah Setia, penerbit mengalami banyak kerugian termasuk siswa yang selama ini telah menggunakan buku pelajaran keluaran para penerbit yang tergabung dalam Ikapi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, dengan adanya Permen No 2 Tahun 2008, penerbit hanya bisa mengajukan buku hasil ciptaannya kepada pemerintah. Jika pemerintah setuju dengan konsep buku yang diajukan itu, pemerintah baru akan membeli hak ciptanya.

"Jika pemerintah membeli hak cipta sebuah buku, maka kami hanya memeroleh pekerjaan cetaknya saja, tidak seperti dulu, kita semuanya yang mengerjakan," ujar Setia.