GKM Tolak BLT dari Utang Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan anggota Gerakan Kaum Muda '98 (GKM '98) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Senin (15/6). Mereka menyatakan penolakannya atas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari utang luar negeri.

Demonstrasi yang berjalan sekitar 45 menit ini juga didukung oleh Koalisi Anti Utang (KUA) dan Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI).

Sekitar 10 orang berorasi meneriakkan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan mengimbau pengendara yang lewat untuk ikut menentang program BLT serta program-program pemerintah lainnya yang berasal dari utang luar negeri seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perwakilan dari LS-ADI, Bunga, menyatakan ketidaksetujuan atas pernyataan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati bahwa utang pemerintah yang semakin besar bukan merupakan bencana karena rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) semakin menurun.

Pernyataan ini dinilai menyesatkan karena berdasarkan kajian dari Committee for Abolition Third World Debt, utang jangka panjang Indonesia mencapai 67 miliar dollar AS atau yang paling besar di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Selain itu, berdasarkan temuan dari Badan Pengawas Keuangan, sumber dana BLT didapat dari pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Jepang.

Ini memperjelas bahwa BLT hanya menambah beban utang Indonesia dan merupakan bentuk penipuan dan pembodohan terhadap rakyat.

Para demonstran juga menyerukan untuk tidak memilih capres dan cawapres yang akan menggantungkan pembiayaan pembangunan lewat utang pada pilpres 8 Juli mendatang. Namun, mereka menolak dikatakan menjatuhkan salah satu pasangan capres-cawapres.