TEHERAN, KOMPAS.com — Iran melarang wartawan media asing meninggakan kantor mereka untuk meliput demonstrasi di jalanan Kota Teheran menyusul hasil pemilu presiden yang diperselisihkan di negara itu.
Kementerian Kebudayaan, Selasa (16/6), mengatakan, wartawan dapat terus bekerja dari kantor mereka, tetapi bahwa kementerian itu telah membatalkan akreditasi pers bagi semua media asing.
"Tidak ada wartawan yang memiliki izin untuk melaporkan atau memfilmkan atau memfoto di kota ini," kata seorang pejabat Kementerian Kebudayaan dilansir Reuters. Pengumuman itu tiba setelah tiga hari demonstrasi jalanan terhadap hasil pemilu di Iran, saat sedikitnya tujuh orang dilaporkan tewas.
Calon presiden yang kalah, Mirhossein Mousavi, membatalkan unjuk rasa yang direncanakan, Selasa, sebagai tindakan yang ia katakan untuk melindungi jiwa para pendukungnya. Para pendukung Presiden Mahmoud Ahamdinejad yang berhaluan keras telah merencanakan unjuk rasa tandingan di tempat yang sama.
Komite untuk Melindungi Wartawan (CPJ) yang bermarkas di New York mengatakan, Pemerintah Iran telah "berupaya untuk menahan liputan tentang perbedaan pendapat". "Penyensoran kasar itu harus berakhir dengan segera dan semua wartawan, asing atau domestik, hendaknya diperbolehkan untuk meliput berita bersejarah yang berkembang di Iran," CPJ mengatakan dalam satu pernyataan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang