Bangun Ekonomi Kerakyatan Perlu Komitmen Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama masa kampanye ini, ketiga pasangan capres/cawapres selalu menggembar-gemborkan tentang ekonomi kerakyatan. Menurut Gubernur Kaltim Teras Narang, hal tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen dari kepala daerah. 

"Ekonomi kerakyatan tidak akan bergerak bila tidak ada komitmen. Dan komitmen harus bermuara dari kepala daerah," ujar Teras di Gedung Bapilpres PDI-P, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta, Kamis (18/6).

Ia menuturkan, bila keinginan kepala daerah kuat, tak mengherankan kalau ekonomi kerakyatan akan juga berjalan dengan kuat. Yang terpenting adalah berikan keleluasan penuh kepala daerah untuk mengembangkan otonomi daerahnya.

"Turun ke bawah adalah kata kunci. Tidak akan ada ekonomi kerakyatan bila kepala daerah tidak mengetahui yang dibutuhkan rakyatnya," ujarnya.

Dia juga menilai, membangun ekonomi kerakyatan tak perlu harus berutang kepada pihak asing karena utang pada prinsipnya harus dibayar dan hal tersebut akan memberatkan masyarakat.

Lebih jauh ia menjelaskan, dengan kemauan yang keras, dirinya dapat memperbaiki hutan-hutan yang sempat rusak dan sumber dananya berasal dari sumber daya Kalteng sendiri.

"Saya melakukan rehabilitasi atas arahan Mega supaya membuat master plan dulu. Kita gunakan sumber yang ada tanpa melakukan pinjaman luar negeri atau minta dari APBN. Hasilnya, pemasukan daerah tahun 2007 Rp 1,1 triliun, tahun 2008 Rp 1,3 triliun, dan sekarang sudah bermain di angka Rp 1,6 triliun," pungkasnya.