Mahasiswa Ajukan Kontrak Politik ke Mega-Pro

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Keluarga Mahasiswa dan Lintas BEM se-Jakarta, Jumat (19/6), mendatangi kediaman calon presiden Megawati Soekarnoputri. 

Mereka datang untuk mengajukan kontrak politik mengenai penolakan standardisasi Ujian Nasional. Mereka mengaku gabungan dari 18 universitas di Jakarta, antara lain dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Assafi'iyah, Universitas Ibnu Kaldun, Universitas Gunadarma, dan beberapa universitas lainnya di Jakarta.

Rahman Latukonsina menerangkan, mereka mengajukan kontrak politik tersebut karena salah satu program yang dijanjikan pasangan tersebut juga menolak standarisasi UN.

"Kami melihat program pasangan ini sesuai dengan keinginan kami, standardisasi UN memang harus dihapuskan, setiap daerah tidak bisa disamaratakan," kata dia di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta (19/6).

Rombongan tersebut diterima Ketua Dewan Pertimbungan Pusat PDI-P Taufik Kiemas dan Sekjen PDI-P Pramono Anung. Keduanya berjanji akan menyerahkan kontrak tersebut kepada Megawati dan Prabowo.

Penyerahan kontrak politik tersebut juga diramaikan dengan kedatangan komunitas sepeda ontel kota tua. "Kita menggunakan sepeda ontel, untuk benar-benar merasakan penderitaan rakyat kecil," tuturnya.

Lebih lanjut, Rahman menerangkan, Perhimpunan Keluarga Mahasiwa dan Lintas BEM se-Jakarta akan terus mengawasi apakah kedua pasangan tersebut menjalankan kontrak tersebut atau tidak.

"Jika mereka terpilih dan tidak melakukan kontrak yang telah disetujui, maka kita akan melakukan konsolidasi yang lebih besar," pungkasnya.