Demokrat: Kalau Dua Putaran, Rakyat Enggak Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Soal pemilu, satu atau dua putaran, masih ramai diperbincangkan. Kubu pasangan SBY-Boediono menjadi pihak yang pertama kali dan terus mengencangkan wacana ini. Bahkan, dengan menyebar berbagai brosur yang berisi beragam alasan mengapa pemilu lebih baik satu putaran.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengutarakan sejumlah alasan mengapa pihaknya menghendaki pemilu satu putaran. Ruhut mengatakan, suhu politik yang tinggi menjelang pemilu, menurutnya, turut membawa masyarakat ke dalam perbincangan soal politik.

"Contohnya di kampungku saja. Petani, pekerja semuanya ngomong politik. Kalau dua putaran, bisa enggak bekerja mereka, ikut ngomong politik saja," kata Ruhut di Jakarta, Senin (22/6).

Stabilitas sektor ekonomi juga dijadikannya alasan. Panjangnya protes pemilu, dikatakan Ruhut, bisa memengaruhi niat investor menanamkan modalnya di Tanah Air. "Kita perlu stabilitas. Investor akan mikir lagi. Apa yang akan terjadi kalau masih sibuk pemilu?" ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat lainnya, Anas Urbaningrum, menyatakan, timnya siap untuk melaksanakan pemilu dalam satu atau dua putaran. Jika ada pihak yang tak sepakat, menurutnya, justru orang-orang yang tidak paham demokrasi.

"Satu atau dua putaran tidak menjadi soal buat kami. Kami siap untuk menang 8 Juli, tentang kapan menangnya, satu atau dua putaran kita serahkan pada rakyat. Yang tidak paham demokrasi adalah yang menolak pilpres satu putaran, konstitusi sudah mengatur," kata Anas, dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

UU mengatur, pemilu bisa berlangsung satu putaran dengan syarat memperoleh lebih dari 50 persen suara dan terdistribusi minimal 20 persen dukungan di separuh jumlah provinsi. "Janganlah ketidakpahaman tentang demokrasi dipertontonkan meski dengan alasan yang dibungkus rapi," ujar dia.

Pendapat berbeda diutarakan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens. Alasan penghematan biaya dan hal-hal teknis lain yang menjadi dasar wacana pemilu satu putaran, menurutnya, sangat menyederhanakan demokrasi.

"Demokrasi jauh lebih penting. Jangan mengabaikannya dengan hal-hal teknis. Jangan menyederhanakan pilpres satu putaran dengan hal teknis seperti biaya, dan lain-lain," kata pengajar Ilmu Politik UI ini.