Ubah Format Debat Capres

Kompas.com - 23/06/2009, 10:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum didesak mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Selasa (23/6) malam ini, rencananya KPU menggelar debat calon wakil presiden untuk putaran pertama.

Tema debat calon wakil presiden kali ini adalah ”Pembangunan Jati Diri Bangsa”. Moderator debat itu adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Senin di Jakarta, menuturkan, KPU harus mengubah format debat capres-cawapres dengan memberikan kesempatan yang luas kepada tiga pasang calon untuk saling mengonfirmasi, menegasi, membuka info baru, atau memberikan wacana perbedaan. Selain itu, dalam debat diharapkan adanya eksplorasi atas kemungkinan atau kebenaran visi, misi, dan program calon.

”Sebuah debat itu justru membenturkan ide dengan ide lain. Tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran di antara ide yang berlainan itu. Seharusnya para capres yang lebih banyak bertindak di forum debat. Moderator cukup menjadi pemancing isu untuk kemudian membiarkan calon membincangkan isu itu dari sudut pandang masing-masing,” ungkap Ray.

Di Kantor KPU, Jakarta, Senin, anggota KPU, Endang Sulastri, dan Komaruddin bertemu dengan tim kampanye ketiga pasang capres-cawapres. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (3), format debat dan moderator harus mendapat persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

Endang mengemukakan, dalam debat cawapres akan ada perubahan, misalnya tentang penyampaian visi-misi diubah menjadi tujuh menit untuk setiap calon. Sebelumnya, dalam debat capres lalu, penyampaian visi misi selama 10 menit untuk satu calon dan hal itu dinilai terlalu lama. Waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk pertanyaan kepada calon.

”Selain itu, dalam segmen pertanyaan yang ditujukan kepada setiap kandidat, bila selesai dijawab, akan dilanjutkan dengan pertanyaan lain sehingga tidak terpenggal-penggal. Pertanyaan tergantung moderator karena mereka yang membuatnya,” kata Endang.

Endang menambahkan, debat capres sebelumnya sudah bagus karena berlangsung dengan kesantunan. ”Kalau memang calon tidak mau menentang satu sama lain, kita mau bagaimana? Sekarang bukan zamannya lagi debat untuk saling bertentangan,” tandasnya.

Wakil Deputi Operasional Pemenangan Kampanye Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono, Milton Pakpahan, menyatakan, dalam debat capres tidak bisa ada debat kusir karena semua calon harus menjaga adat ketimuran. ”Kita ini satu keluarga. Kalau di level tim kampanye tidak apa-apa saling mendebat, tetapi kalau ketiga kandidat tak bisa,” ujarnya.

Juru bicara pasangan M Jusuf Kalla-Wiranto, Indra J Piliang, mengatakan, debat capres dan cawapres adalah debat negarawan, bukan debat level manajer yang mengambil keputusan teknis. Dalam debat capres sebelumnya tak terlihat presiden sebagai kepala negara, tetapi lebih terlihat sebagai kepala pemerintahan.

”Penampilan para capres seperti manajer saja,” kata Indra. Misalnya, masalah tenaga kerja Indonesia bisa dijawab tim yang mewakili capres. 

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau