Marzuki Darusman: Pimpinan Partai Jangan Dijadikan Menteri!

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR yang juga aktif di Partnership of Governance Reform Marzuki Darusman menyatakan, pelaksanaan sistem presidensial murni dinilai akan konsisten jika menempatkan orang-orang di kabinet yang tidak memiliki jabatan struktural di partai.

Menurut Marzuki, Selasa (23/6), individu yang mengendalikan parpol, pada pemerintahan yang akan datang diharapkan tidak mendominasi kabinet. "Kalau mau konsekuen, wakil-wakil partai dipilih yang berkemampuan, tapi harus melepaskan jabatan di partai. Di kabinet, dia tidak mewakili partai," ujar Marzuki pada diskusi "Memperkuat Sistem Presidensial Pascapilpres 2009".

Ia memberikan catatan, sejumlah nama di Kabinet Indonesia Bersatu yang menjadi pimpinan partai membuat ketidakseimbangan kinerja di kala fraksinya di DPR tidak mendukung kebijakan pemerintah. "Biarkan saja pertarungan terjadi di luar kabinet, yaitu di parlemen," kata politisi Golkar ini.

Dengan begitu, menurut dia, pengertian koalisi akan dipisahkan dari partai. Ke depannya, ia berharap dilakukan tindakan terhadap partai koalisi yang yang tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Tim Pakar SBY-Boediono, Bara Hasibuan, berpendapat, penentuan menteri-menteri yang duduk di kabinet harus mengutamakan kualitas. "Tidak sejauh itu aturannya (jangan pemimpin partai). Yang penting kualitas dijadikan faktor utama dalam menentukan wakil di kabinet. Saya pikir bagaimana nama-nama yang disodorkan partai diseleksi secara ketat, dan kualitas jadi pertimbangan utama," ujarnya.