Dewan Belum Terima Surat Pencalonan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi XI (Komisi Keuangan) DPR belum menerima surat dari Presiden terkait informasi penunjukan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai salah satu  calon gubernur Bank Indonesia yang diusulkan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Asman Abnur mengatakan, bila Presiden telah menentukan nama pengganti Boediono, secepatnya diminta menyetor ke Dewan. "Kami bisa melakukan fit and proper test secepatnya agar kursi gubernur BI tak kosong. Jabatan gubernur BI tak boleh kosong lama, apalagi nanti Miranda Goeltom akan habis masa jabatannya," kata Asman di Jakarta, Kamis (25/6).

Kursi gubernur BI lowong setelah ditinggalkan Boediono yang kini jadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk saat ini, Miranda S Goeltom menjadi pelaksana tugas sementara gubernur BI. Miranda akan memasuki usia pensiun Juli nanti. Dengan demikian, kursi gubernur BI akan kosong.

"Kalau benar Presiden mengusulkan Sri Mulyani, kami anggap itu sudah tepat, tinggal melihat calon lain yang diajukan," kata Asman.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, track record Sri Mulyani selama menjabat menteri keuangan sekaligus pelaksana jabatan menko perekonomian merupakan salah satu barometer Dewan akan kemampuan manajerial Sri Mulyani kelak bila terpilih menjadi gubernur BI.

"Selama menjadi partner Komisi XI, saya melihat paparan Sri Mulyani selama ini cukup baik, terutama kalau menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Kami harap kalau terpilih, bisa membantu stabilitas moneter," kata Asman.

Presiden dikabarkan memasukkan Sri Mulyani, salah satu dari tiga calon gubernur BI. Presiden masih akan mencari calon lain mendampingi Sri Mulyani. "Mudah-mudahan calon lainnya selevel dengan Sri Mulyani," papar Asman.