Berkat Iklan, KPU Hemat Anggaran Debat 70 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan debat capres dan cawapres menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk masalah jeda iklan yang dianggap terlalu banyak. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara debat, angkat bicara.

Anggota KPU I Gusti Putu Artha membeberkan KPU tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk pelaksanaan 5 kali debat. Sesuai APBN, untuk 5 kali debat hanya dianggarkan sebesar Rp 750 juta. Padahal, dibutuhkan biaya setidaknya Rp 500 juta untuk pagelaran 1 kali debat.

"Kita hanya punya duit Rp 750 juta itu untuk 5 kali debat itu kan tidak akan cukup. Teman-teman timkamnas juga sudah tahu bahwa untuk sekali debat perlu sekitar Rp 500 juta untuk satelit segala macam," jelasnya, ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (26/6).

Sesuai UU Pilpres No.42, KPU menyelenggarakan debat capres dan cawapres sebanyak 5 kali. Dimana debat capres sebanyak 3 kali, dan debat cawapres sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, KPU lantas bekerjasama dengan 5 stasiun televisi dengan biaya debat ditanggung bersama.

Hasil kerjasama disepakati KPU hanya menanggung konsumsi dan honor moderator, sedangkan sisanya ditanggung oleh pihak stasiun televisi dan penerimaan iklan yang masuk. Bahkan, Putu mengatakan dengan adanya iklan, KPU dapat menghemat anggaran negara sebesar 70 persen.

"KPU hanya konsumsi dan moderator. Sehingga hampir 70 persen dari Rp 750 juta itu bisa dikembalikan ke kas negara lagi. Hemat. Itu kan kebih bagus," ujarnya.

Ia melanjutkan bila tidak menerima iklan dan hanya mengandalkan anggaran sebesar Rp 750 juta tersebut, dikhawatirkan kualitas tayangan debat tidak bagus karena mepetnya anggaran.

"Kita ingin menampilkan sesuatu yang dasyat luar biasa, elegan, dan mewah, " tuturnya.