MAGELANG, KOMPAS - Dalam acara temu peneliti, penyuluh, dan petani di Balai Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin(29/6), Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih banyak melontarkan kritik, mengecam pemerintah pusat. Selain masalah menumpuknya utang negara, dia pun memaparkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang ketidakberesan keuangan negara dan kesemrawutan sistem birokrasi.
"Melihat kondisi sekarang ini, harapan saya bersama Pak Bibit (Gubernur Jawa Tengah Bibit Wa luyo) untuk hidup lebih baik, bertumpu sepenuhnya pada saudara-saudara semua. Kita harus segera keluar dari situasi seperti ini," ujarnya setengah berorasi, di hadapan sekitar 400 peserta acara temu peneliti, penyuluh, dan petani.
Rustriningsih memaparkan, selama 42 tahun pemerintahan di Indonesia berjalan, utang negara telah mencapai Rp 1.275 triliun. Sebanyak Rp 392 triliun di antaranya adalah tambahan utang yang tercatat per Februari 2009.
"Dengan kata lain, untuk tahun ini saja, pemerintah sekarang telah menyumbang hutang sebesar 31 persen," ujarnya.
Rustriningsih mengatakan, slogan atau wacana tentang sistem pemerintahan yang baik, partisipatif, good governance, hanyalah bohong belaka. Sebab, pada kenyataannya, pemerintahan sekarang juga tidak bisa mengelola keuangan dengan baik.
"Terbukti, hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyatakan, keuangan pemerintah disclaimer selama lima tahun," ujarnya.
Tidak hanya itu, birokrasi pemerintahan pun dinyatakan terburuk kedua setelah India.
Dengan berbagai fakta buruk tersebut, Rustriningsih berkali-kali mengatakan, bahwa inilah saatnya masyarakat harus berusaha bangkit, dan tidak terus menerus bertahan dalam situasi sekarang. Perlu pembenahan di semua elemen, termasuk dalam sistem pemerintahan yang berjalan sekarang.
Bupati Magelang Singgih Sanyoto mengatakan, dia terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan. Dalam hal ini, salah satu bidang menjadi prioritas adalah bidang pertanian. Sebab, bidang inilah yang menghidupkan Kabupaten Magelang.
"Bidang pertanian juga perlu didukung karena sektor ini menjadi soko guru ekonomi kerakyatan," ujarnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang