Survei: Bosan, Masyarakat Ingin Pilpres Satu Putaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat lebih menginginkan pilpres dilakukan hanya satu putaran. Pasalnya pemilu dua putaran dianggap suatu pemborosan, masyarakat juga tengah mengalami kebosanan pada pemilu.

Hal tersebut merupakan temuan survei perilaku pemilih yang dilakukan Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP), pada 20-25 Juni lalu. "Bukan hanya pendukung partai koalisi yang menginginkan pemilu hanya satu putaran, tapi pendukung Mega dan JK juga menginginkan hal yang sama," terang Sunarto Surtoharjono, direktur LSKP, pada konferensi pers Survei Pertama Mengenai Respon Publik Terhadap Wacana Pilpres Satu-Dua Putaran, di Jakarta (30/6).

Ia menerangkan, pada penelitian tersebut Sampel yang digunakan adalah masyarakat DKI Jakarta, sebanyak 440 responden, dengan metode Random Sampling dan sampling error 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tingkat dukungan terbesar pilpres satu putaran berasal dari pendukung pasangan SBY-Boediono sebesar 98,4 persen, pendukung Megawati-Prabowo yang sebanyak 73, 3 persen dan pendukung JK-Wiranto sebesar 70,5 persen.

Jika dilihat dari latar belakang pilihan partai, pilpres satu putaran ditempati oleh pemilih PKS (97,7 persen), diikuti PAN (95 persen), PPP (93,8 persen) dan Demokrat (93,3 persen).

Kebanyakan responden beralasan pilpres satu putaran dapat menghemat biaya. "Sebanyak 57 persen responden berpendapat satu putaran dapat menghemat, alasan kedua adalah masyarakat sudah bosan dengan pemilu, ingin pemilu cepat selesai 18, 3 persen, lalu sebanyak 12,2 persen responden beralasan supaya pemerintahan cepat terbentuk dan dapat langsung bekerja," terangnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, Bakhtiar Effendi, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berpendapat metodologi yang digunakan tidaklah kuat sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan pegangan. "Responden hanya berasal dari Jakarta, padahal Jakarta bukanlah mikrokosmik Indonesia," jelasnya.

Seharusnya, lanjut dia, responden berasal dari seluruh propinsi. Alasan masyarakat telah mengalami kebosanan juga ia rasakan tidak tepat, pasalnya ia justru melihat hal sebaliknya. "Kalau untuk legislatif mungkin masyarakat bosan, mereka tidak melihat kejelasan apa yang akan didapat dari pileg tersebut. Kalau pilpres ada antusiasme, itu terlihat dari banyaknya pendukung ikut kampanye atau yang menyaksikan debat," ujarnya.

Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menyalahkan LKPP, menurut Bakhtiar survey-survey semacam itu masih diperlukan. "Survei seperti ini bagus, jadinya kita dapat mengetahui opini publik. Hanya saja dalam menjalankan survei, peneliti harus menggunakan metodologi yang tepat dan sampel tidak hanya diambil dari Jakarta," tegasnya.