Solusi Hubungan Non-formal dan Kesepakatan Pengaturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca kesepakatan untuk menurunkan tensi (cooling down), menyusul perseteruan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di kawasan perairan kaya sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas, Blok Ambalat, kedua Departemen Pertahanan sepakat mengambil sejumlah langkah. Langkah tersebut seperti memperbanyak dan menggiatkan pertemuan informal, terutama antar para mantan pejabat militer senior kedua negara, serta upaya penetapan pengaturan bersama bentuk patroli wilayah perairan di kawasan masing-masing.

Kedua bentuk kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi, Selasa (30/6). Kunjungan dan pertemuan resmi Hamidi berlangsung di Departemen Pertahanan, Jakarta.

"Kami tadi membahas lanjutan upaya meredakan ketegangan, terutama di wilayah perairan Blok Ambalat, dengan menggelar patroli terukur oleh kedua belah pihak di wilayah masing-masing. Dengan begitu (aktivitas patroli) tidak perlu lagi terlihat sebagai tindakan provokatif atau pelanggaran wilayah teritorial," ujar Juwono.

Menurut Juwono, yang paling penting untuk disepakati adalah bagaimana kedua belah pihak saat berpatroli bisa berhati-hati, terutama saat berada di wilayah perairan yang masih bersifat tumpang tindih. Selain itu kedua belah pihak juga diharapkan bisa berhati-hati dalam menafsirkan siapa pihak yang melanggar.

Bentuk pengaturan bersama secara konkret nantinya dituangkan dalam bentuk penetapan jalur-jalur patroli sesuai garis wilayah teritorial masing-masing, sehingga tidak perlu lagi ada kesalahpahaman. Selain itu, tambah Juwono, masing-masing komandan satuan patroli kedua negara juga harus benar-benar menguasai temperamen dan kesemaptaan dari para prajurit anak buahnya sendiri.

Pendapat mendukung dilontarkan Hamidi, yang juga meyakini perlunya disusun kesepakatan bersama terutama dalam bentuk kode perilaku (code of conduct), yang juga harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Sedangkan soal anggapan masing-masing telah memprovokasi, kondisi itu diharapkan bisa dihilangkan.

"Kesepakatan kami berdua, apa pun masalah yang terjadi, misalnya Malaysia dianggap melanggar wilayah atau sebaliknya, hal itu mulai sekarang akan coba dipinggirkan. Saya juga sudah kasih tahu pejabat dan tentara kami agar dalam situasi apa pun jangan sampai dianggap ceroboh," ujar Hamidi.

Arahan seperti itu menurutnya sudah sangat jelas sehingga dapat dipatuhi dengan mudah. Sedangkan terkait masih adanya persepsi masing-masing pihak dianggap bertanggung jawab atau dinilai provokatif, hal itu coba dicairkan dengan menghidupkan kembali pertemuan-pertemuan informal.

"Makanya kami berdua telah putuskan supaya ada rombongan tidak formal dari Malaysia ke sini atau sebaliknya, sehingga timbul asimilasi perasaan yang sama. Jadi jika nanti ada anak buah di lapangan bermasalah, gampang diselesaikan," ujar Hamidi. Langkah seperti itu menurut Hamidi, sudah pernah dilakukan para pemimpin kedua negara di masa lalu.

Dia menilai, baik juga kiranya hal serupa kembali dilakukan sekarang secara berkesinambungan. Dengan pola pendekatan komunikasi antar persona dan hubungan non formal macam itu Hamidi berharap perselisihan yang terjadi dapat dengan mudah diselesaikan.