Soal DPT, KPU Pakai Data Mana?

Tim sukses pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menunjukkan daftar pemilih tetap bermasalah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (26/6). Sekitar 2,2 juta data pemilih di Jawa Timur bermasalah, yaitu beberapa pemilih mempunyai nama, NIK, dan tanggal lahir yang sama. (DPT Bermasalah)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengaku tidak puas atas jawaban KPUD terkait permasalahan daftar pemilih tetap. Saat ditemui seusai Rapat Muspida Plus Persiapan Pilpres di Gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (1/7), Ramdansyah mengatakan terdapat perbedaan jumlah pemilih yang signifikan dari Pileg ke Pilpres di daerah-daerah rawan, seperti Jatinegara, Cakung, Kalibata, dan Duren Tiga.

"Perbedaannya cukup besar untuk daerah-daerah tersebut. Belum lagi angkanya yang sampai 86 persen kenaikan di Rawajati, sementara di Kalijati malah turun 47 persen. Ini KPU pakai data yang mana?" tanyanya.

Menanggapi pernyataan Panwaslu, data terakhir yang diberikan KPUD tanggal 29 Mei 2009, memang terjadi selisih jumlah pemilih yang mencapai 641.286 orang. KPUD berdalih hal ini dikarenakan penentuan DPT untuk pilpres didasarkan pada alamat tempat tinggal pemilih bukan alamat yang tercantum di KTP seperti pada pileg.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ketika Petugas Ingat Era Ahok di Tengah Sampah Menumpuk dan Armada Tua

Iran Giliran Ancam Tutup Selat Bab el-Mandab jika AS-Israel Tingkatkan Serangan

Baru Dibeli Satu Bulan, Mobil Warga Kendal Hangus Terbakar di Dekat SPBU Semarang

Iran Isyaratkan Buka Selat Hormuz dengan Syarat, Apa Saja?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com