Penyelesaian Kuala Namu Makin Tak Jelas

MEDAN, KOMPAS.com - Komitmen pemerintah pusat untuk dapat mengoperasionalkan Bandara Kuala Namu pada September mendatang diragukan. Pemerintah pusat ternyata baru mengalokasikan dana sebesar Rp 800 miliar dari kebutuhan pembangunan sisi udara sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun 2009.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Riadil Akhir Lubis, jika sampai kebutuhan pembiayaan sisi udara yang memang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan untuk tahun ini tak bisa dipenuhi, maka target soft opening Bandara Kuala Namu pada bulan September tak bisa terpenuhi. "Jelas tidak mungkin bisa sesuai jadwal, kalau target dana pembiayaan sisi udara untuk tahun ini tak bisa dipenuhi pemerintah," kata Riadil di Medan, Kamis (2/7).

Pemprov Sumut lanjut Riadil, berharap pemerintah serius dengan komitmennya menyelesaikan Bandara Kuala Namu tepat waktu. Memang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, bahwa soft opening Bandara Kuala Namu bakal tak sesuai target. "Kami sekarang terus mendorong agar dalam perubahan APBN 2009 yang sedang dibahas, pemerintah memasukkan sisa kekurangan pembiayaan sisi udara Bandara Kuala Namu sebesar Rp 400 miliar," katanya.

Riadil menyebutkan, hingga saat ini kemajuan pembangunan sisi udara Bandara Kuala Namu baru mencapai 16,79 persen. Sedangkan kemajuan pembangunan sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura, antara lain terminal penumpang, telah mencapai 10,35 persen. Khusus untuk sisi darat, beberapa bagiannya malah telah selesai 100 persen, sisanya dalam proses tender, sehingga totalnya baru 10,35 persen, katanya.

Pembangunan sisi udara Bandara Kuala Namu baru menyelesaikan taxi way atau jalur parkir pesawat, sedangkan runway atau landas pacu bandara masih belum dapat diselesaikan. Saat ini menurut Riadil, masih terdapat masalah dalam pembangunan landas pacu, mengingat konstruksi tanahnya labil.

"Tanah landas pacu dulunya merupakan bekas rawa-rawa, sehingga harus dikeruk lagi dan diganti tanahnya agar tidak sampai amblas ketika digunakan. Memang kalau mau dipaksakan, kualitas taxi way Bandara Kuala Namu sama dengan kualitas runway Bandara Poloni a. Tetapi kan tanggung, kalau pake taxi way untuk landas pacunya," kata Riadil.

Terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan Bandara Kuala Namu, Sekretaris Provinsi Sumut RE Nainggolan mengungkapkan, semua tanggung jawab pemda justru telah ditunaikan. Dia menyebut dana pembebasan lahan untuk pembangunan jal an menuju Kuala Namu telah dicairkan. "Tahun ini kami sudah mencairkan dana sebesar Rp 47 miliar dari APBD untuk pembangunan jalan tersebut. Tanah untuk jalannya pun sudah dibebaskan," katanya.

Menurut Nainggolan, jalan yang belum berstatus tersebut telah dibangun dari simpang Kayu Besar, Tanjung Morawa menuju Bandara Kuala Namu sepanjang 14,5 km. "Jalannya sudah diaspal hot mix paling tidak sepanjang 2 kilo meter. Sisanya, sudah dikeraskan karena tanahnya telah selesai dibebaskan," katanya.

Selain itu, tanggung jawab Pemprov Sumut lainnya seperti pembebasan lahan untuk rel kereta api bandara juga sudah diselesaikan. "Tanggung jawab seperti mengkoordinasikan penyediaan fasilitas air dari PDAM Tirtanadi dan listrik juga sudah kami selesaikan. Intinya, yang menjadi tanggung jawab pemda malah sudah selesai. Tinggal komitmen pemerintah pusat saja," kata Nainggolan.