JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto menganggap masalah daftar pemilih tetap hingga kini masih mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, masalah DPT masih pesimistis bisa diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Terkait dengan itu, Wakil Koordinator Tim Pencitraan JK-Wiranto, Indra J Piliang, saat ditanya pers di Posko Mangunsarkoro di Jakarta, Kamis (2/7) sore tadi, menyatakan, pasangan JK-Wiranto dalam satu atau dua hari mendatang akan menyikapi masalah DPT dengan serius.
"Kami memang sempat terpikir untuk mengajukan penundaan, akan tetapi biarlah itu rakyat menentukan. Sikap kami akan kami sampaikan dalam satu atau dua hari mendatang. Bisa saja, kalau memang tidak mampu diselesaikan, kami bersikap pasif dan tidak mau menandatangani apa pun hasil perhitungan suara," tandas Indra.
Menurut Indra, masalah yang dikhawatirkan adalah soal TPS fiktif seperti di Papua dalam pemilu legislatif lalu. Dengan pengurangan TPS, jumlah pemilih dalam satu TPS akan lebih banyak dan itu akan mengurangi masing-masing pemilih mengenal para pemilih lainnya. Akibatnya, sepertinya di Papua, TPS di tengah hutan, petugas sendiri dan surat suaranya juga ditusuk sendiri, tambah Indra.
Belum lagi adanya sosialisasi pilpres dari ke rumah dengan pola mencontreng tanda gambar tertentu. Tentu, hal-hal seperti itu akan bisa mengurangi makna demokrasi yang akan dijalankan dan akhirnya bisa mendelegitimasikan hasil pemilu. Kalau itu terbukti, hasil pilpres bisa mendorong impeachment dari DPR, demikian Indra.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang