Pengiriman 100 Persen Baru di 10 Kabupaten/Kota

Kompas.com - 04/07/2009, 19:10 WIB

SIDOARJO, KOMPAS - Empat hari menjelang pemilu pilpres 2009, baru 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang telah menerima seluruh kebutuhan logistik. Sementara itu, pengiriman logistik di 28 kabupaten dan kota lainnya belum tuntas.

Demikian penuturan Ketua KPU Jatim Nikmatul Hidayati dalam evaluasi persiapan pemilu pilpres, Sabtu (4/7) di ruang VVIP Bandara Djuanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Anggota KPU Endang Sulastri, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Ketua Panwas Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko.

Menurut Nikmatul, proses pengepakan logistik barlangsung tanggal 4 Juli 2009 hingga 5 juli 2009 dan baru akan terkirim seluruhnya sekitar tanggal 7 Juli 2009, atau satu hari sebelum pemilu berlangsung.

Selain mempersiapkan logistik, KPU Jatim juga masih memproses validasi serta pembenahan daftar pemilih tetap (DPT). Menjelang pemilu pilpres KPU Jatim menemukan 139.065 DPT ganda, 3.200 pemilih yang telah meninggal, 94 pemilih dari TNI dan Polri, serta 145 warga yang usianya di bawah 17 tahun sehingga belum memiliki hak pilih.

Sampai dengan 8 Juli 2009 DPT masih akan terus dibersihkan jika memang ada kekeliruan, kata Nikmatul.

1.177 suara belum tercantum

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko menambahkan, Panwas Pemilu Kabupaten Sidoarjo masih menemukan 1.177 warga yang memenuhi syarat memberikan hak pilih tapi tak tercantum dalam daftar pemilih tetap. Nama mereka tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tak tercantum dalam DPT karena soft copy DPT hilang.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, permasalahan DPT di Sidoarjo tersebut harus segera diselesaikan. Selain itu, KPU Jatim juga harus segera mengganti sebanyak 73.11 3 surat suara yang rusak karena pemilu tinggal beberapa hari lagi.

Sementara itu, Anggota KPU Endang Sulastri menegaskan, KPU Jatim harus lebih transparan dalam mengungkap persoalan DPT ganda. Dengan demikian, berbagai macam spekulasi dan prasangka tak muncul karena informasi semakin jelas.

Endang juga mendesak agar KPU Jatim segera mengirim formuli C4 sebagai pemberitahuan kepada warga untuk memilih. Hampir semua provinsi telah mengirimkan C4 kepada masyarakat tapi Jatim belum selesai. Ini penting, karena masyarakat dapat mengecek apakah mereka terdaftar atau tidak. Banyak masyarakat beranggapan C4 adalah undangan, meskipun itu hanya pemberitahuan saja, ujarnya.

Mulai Jumat (3/7) Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR RI melakukan pengecekan kesiapan pemilu di sejumlah daerah. Pengecekan diawali di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan DIY.

Terkait pemilu pilpres 2009 tangal 8 Juli 2009 mendatang, Mardiyanto mengatakan, tanggal 8 Juli 2009 dipastikan sebagai hari libur nasional. Keputusan tersebut telah ditetapkan presiden

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau