Pengecualian Kirkuk
BAGHDAD, KOMPAS.com — PM Irak Nuri al-Maliki mengatakan, Senin (6/7), ingin melihat pemilihan lokal diadakan di provinsi Kirkuk, yang terbagi menurut etnik, sebelum pemilihan umum Januari, tetapi kesulitan telah merintanginya.
Suku minoritas Kurdi menganggap kota Kirkuk dan provinsi sekitarnya, yang menghasilkan seperlima minyak Irak, sebagai ibu kota kuno mereka. Mereka menginginkan Kirkuk tercakup dalam wilayah semi-otonomi mereka di Irak utara, gagasan yang ditolak masyarakat Turkmen dan Arab di kota itu.
Begitu sensitifnya masalah itu, para pejabat terpaksa mengecualikan Kirkuk dari pemilihan dewan provinsi Irak pada 31 Januari karena para anggota parlemen yang bersaing tidak dapat menyetujui bagaimana melakukannya, sementara mereka berjanji akan mengadakan pemilihan khusus pada satu tanggal kemudian.
"Kami sedang bekerja untuk pemilihan di Kirkuk sebelum pemilihan parlemen, tapi akan ada kesulitan. Kami perlu membuka semua kelompok yang bersaing satu sama jika kami ingin mencapai pemilihan dewan provinsi sebelum pemilihan parlemen," al-Maliki mengatakan dalam satu pernyataan di situs internetnya.
Rakyat Irak akan memilih dalam pemilihan nasional Januari.
Perselisihan antara masyarakat Kurdi dan pemerintah pimpinan-Arab Syiah di Baghdad mengenai wilayah itu dan minyak dianggap sebagai ancaman penting bagi jangka panjang kestabilan di Irak. Kekerasan sektarian yang dipicu oleh serangan pimpinan-AS telah berkurang. "Masalah Kirkuk tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan kekuatan ... (tapi) dengan pengertian," kata al-Maliki.
