Sektor Properti Sambut Lega Program SBY

Kompas.com - 06/07/2009, 16:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sektor binis properti termasuk pengembang perumahan menyambut lega program perumahan yang dikemukakan capres Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye terakhir pada Sabtu lalu (4/7).

"Kampanye SBY menunjukkan program Rusunami dan perumahan akan terus dilanjutkan pada periode 2009-2014," kata pengamat properti, Panangian Simanungkalit di Jakarta saat diminta tanggapannya mengenai kampanye SBY.

Panangian mengungkapkan, berarti sudah ada dua kandidat Presiden yang memasukkan program perumahan yakni SBY dan Jusuf Kalla, sementara Megawati nampaknya tidak tertarik untuk menggarap rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Panangian mengatakan, peran sektor perumahan sangat besar terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi selama periode pemerintahan yang ditargetkan dapat mencapai 7-8 persen.

Panangian melihat, industri perumahan akan kembali bangkit pada periode Oktober 2009, apalagi ini didukung inflasi rendah berkisar 4 persen serta BI Rate menjadi 6 persen dari posisi 6,75 persen saat ini.  

Harapannya tingkat bunga KPR akan turun menjadi satu digit 9,5 sampai 10 persen dari posisi saat ini 12,5 persen sehingga akan menggairahkan sektor perumahan dan industri pendukungnya.

Dimasukkannya program perumahan di posisi sembilan dari lima belas program yang dicanangkan pasti akan diwujudkan dengan mempertahankan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Tetapi akan lebih baik lagi bila ditingkatkan menjadi Departemen.

Panangian yakin, apabila SBY kembali dipercaya menjadi Presiden maka industri perumahan akan kembali bergairah, bahkan apabila dibutuhkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga diarahkan untuk program rumah swadaya.

"Bentuknya mungkin dapat bedah rumah dari rumah yang sudah hampir roboh menjadi permanen dengan cukup dengan dana murah Rp2 juta per unit rumah yang disalurkan dengan melibatkan perguruan tinggi," ujarnya.

Panangian melihat target yang realistis untuk SBY untuk Rusunami bisa 1.000 menara dalam waktu lima tahun ke depan untuk penghasilan di bawah Rp4,5 juta serta 500.000 Rumah Sederhana.

Dia juga minta agar anggaran perumahan dialokasikan satu persen dari APBN yang tersedia sehingga kalau saat ini sekitar Rp1200 triliun, untuk perumahan sekitar Rp12 triliun.

"Dari Rp12 triliun itu, sebanyak Rp2 triliun untuk program subsidi KPR/ KPA, sementara sisanya Rp10 triliun untuk program rumah miskin dalam bentuk bedah rumah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Teguh Satria mengatakan, program perumahan dan Rusunami bagi masyarakat yang diajukan Presiden SBY sangat bagus dan tepat.

"Kami siap untuk mendukung program Presiden SBY di bidang perumahan," kata Teguh.

Dia juga menyampaikan catatan, dukungan juga harus diberikan  semua pemda (Kabupaten, Kota dan Provinsi) yang diwujudkan dengan target masing-masing disertai rencana aksi.

Rencana aksi mulai dari tata ruang, infrastruktur, regulasi,pertanahan dan sebagainya. Kami pengembang pasti akan mendukungnya. Jadi Presiden terpilih harus bisa menginstruksikan programnya ke semua Pemda, ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau