Antasari dan Tahanan Polda Metro Tak Bisa "Nyontreng"

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahanan di Rutan Polda Metro Jaya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilpres Rabu besok termasuk tersangka pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Antasari Azhar. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) khusus ibu kota Jakarta tidak menerima laporan dari Polda Metro Jaya terkait pengajuan formulir pindah pilih (A7) dari para tahanannya. 

"Tidak ada surat permintaan pindah pilih dari Polda Metro Jaya. Buktinya tidak ada laporan," ujar Anggota KPUD Jakarta, Jamaludin Faizal Hasyim, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/7). 

Formulir A7, yaitu formulir yang menunjukkan kepindahan lokasi pemilihan dari warga yang bersangkutan, seharusnya diserahkan paling lambat tiga hari sebelum hari pencontrengan. Padahal, kata dia, pada pemilihan presiden tidak ada kebijakan tempat pemungutan suara (TPS) keliling. 

"Dari Polda tidak ada jawaban sampai penetapan DPT," ujarnya.

Menurut dia, KPUD mengalami kesulitan untuk mendirikan TPS di Rutan Polda Metro Jaya dan jajarannya. Untuk mendirikan TPS, diperlukan sistem logistik baru, sedangkan jumlah pemilih di Polda Metro Jaya hanya sedikit. Hanya tahanan, lanjut Jamaludin, yang memiliki hak pilih itu. Berbeda dengan di lembaga pemasyarakatan yang jumlah pemilihnya banyak sebab petugas lapas memiliki hak pilih. Jamaludin juga membantah tidak didirikannya TPS di rutan disebabkan oleh faktor dana.

Ia menegaskan pula, petugas KPUD Jakarta tidak akan mendatangi Rutan Polda Metro Jaya, meski para tahanan masih memiliki hak pilih. KPUD sendiri, ujarnya, telah mensosialisasikan masalah formulir A7 kepada keluarga dan tahanan sejak pemilihan anggota legislatif April lalu.

Lalu, bagaimana dengan Antasari? Apakah keluarganya tidak menguruskan formulir A7 untuk Antasari? "Buktinya kami tidak mendapat laporan," ujarnya.