PDIP-Golkar Oposisi Cegah Pemerintahan Otoriter

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasa percaya diri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kembali terpilih dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 2009 untuk periode pemerintahan mendatang, periode 2009-2014, diyakini semakin tinggi apalagi posisinya terhadap legislatif juga terbilang menguat setelah partai politik (parpol) pendukungnya, Partai Demokrat, termasuk parpol dengan jumlah perolehan kursi besar.

Kondisi seperti itu menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, Kamis (9/7), dikhawatirkan dapat berdampak buruk menciptakan sebuah pemerintahan baru yang otoriter lantaran tingkat kepercayaan diri berlebihan setelah merasa mendapat mandat absolut rakyat, yang mayoritas memilihnya dalam pilpres 8 Juli 2009.

Untuk bisa mengimbangi sekaligus mengantisipasi kemungkinan terciptanya pemerintahan otoriter, Ikrar menyarankan dua partai politik besar macam PDIP dan Partai Golkar untuk bersama-sama menetapkan dan memosisikan diri sebagai pihak oposisi. "Dalam pemerintahan periode lalu kan ada itu yang namanya mekanisme check and balances, baik di pemerintahan dengan keberadaan sosok Wakil Presiden yang berani mengatakan tidak, maupun juga dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kalau sekarang, saya enggak yakin," ujar Ikrar.

Kecenderungan untuk menjadi lebih otoriter sebetulnya, menurut Ikrar, sudah mulai tampak menjelang pilpres 2009 kemarin ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sebagai lembaga super (super-body) atau ketika dikatakan posisi wakil presiden hanya berperan sebagai pembantu.

Dari beberapa pernyataan atau argumen tadi menurut Ikrar terasa sekali memang menunjukkan semacam keengganan untuk disaingi pihak lain. "Jadi sekali lagi, untuk menghindari kemungkinan terburuk tadi kedua parpol besar itu harus menetapkan diri untuk tidak bergabung. Akan tetapi saya yakin hal itu sangat sulit dilakukan apalagi Partai Golkar tidak siap untuk menjadi oposisi yang loyal sebagai penyeimbang setidaknya di parlemen," ujar Ikrar.

Dengan konsolidasi kekuatan seperti itu Ikrar berharap PDIP dan Partai Golkar mampu mencegah kemungkinan terjadinya pemerintahan baru yang otoriter atau bahkan bentuk kediktatoran baru.