MAGELANG, KOMPAS.com — Menteri Negara Perumahan Rakyat Mohammad Yusuf Asy’ari mengatakan, target pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 60.000 unit dalam waktu satu tahun tidak tercapai.
"Paling banyak 60 persen, karena dananya tidak ada," katanya di Magelang, Sabtu (11/7), seusai meresmikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BMT (Baitul Maal wa Baitul Tamwil) "Makmur Gemilang", di Desa Blabak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, pembangunan rusunawa itu menggunakan dana dari APBN dan APBD. Alokasi APBD 2009 Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk pembangunan rusunawa hanya sekitar 0,35 persen, yang terdiri atas subsidi sekitar Rp 2,5 triliun dan operasional sekitar Rp 1 triliun.
Seharusnya, katanya, program rusunawa dilakukan untuk kota-kota besar di Indonesia. Ia menyebutkan, program rusunawa sudah dilakukan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dalam jumlah relatif sedikit. "Kemungkinan dalam waktu dekat di Batam," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan perumahan rakyat menjadi salah satu dari sejumlah program utama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendatang. Hingga saat ini, katanya, belum ada peraturan menyangkut pembagian alokasi anggaran APBN dengan APBD untuk program rusunawa.
"Sharing antara APBN dengan APBD belum ada pengaturan, ternyata daerah belum sanggup membiayai, kalau daerah mengalokasikan APBD untuk perumahan, kita sudah senang," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang