PDI-P: Siapa Pun yang Dipanggil Bawaslu, Seharusnya Datang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, memberikan keterangan pers tentang berbagai permasalahan selama pemilihan umum presiden di Jakarta, Senin (13/7). Bawaslu, antara lain, menjelaskan bahwa penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemilih terdaftar tidak tersosialisasikan dengan baik.(KOMPAS/YUNIADHI AGUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, seluruh tokoh nasional seharusnya menghormati institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan klarifikasi atas suatu dugaan. Hal itu dikatakannya saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai ketidakhadiran capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, ke Bawaslu. Sementara itu, capres PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pekan lalu memenuhi panggilan Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan kubu SBY-Boediono.

"Sebenarnya, sebagai tokoh nasional, siapa pun yang dipanggil oleh Bawaslu seharusnya datang karena Bawaslu yang kita beri kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap masalah tudingan atau sangkaan," kata Pramono di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, sebelum Rakernas V, Rabu (15/7).

Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menambahkan, kedatangan Mega ataupun seorang capres memenuhi panggilan Bawaslu merupakan bentuk tanggung jawab.

"Yaitu tanggung jawab sebagai capres yang diadukan kepada Bawaslu. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada hak politik. Soal capres yang diwakilkan, biar masyarakat yang menilai," ujar Tjahjo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bukan Pakai Radar, Begini Cara Iran Jatuhkan F-15 AS dengan Teknologi "Diam"

Akhir Pelarian Andre “The Doctor”, Penyuplai Dua Jaringan Narkoba di Indonesia

Saat Amsal Sitepu Bebas, Kini Kajari Karo dan Bawahannya yang Diperiksa Berhari-hari di Kejagung

Berawal dari Blusukan Prabowo: Maruarar Debat dengan Hercules, Bangun Rusun di Lahan yang Dikuasai Ormas

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com