Pengusaha Nakal Bakal Sulit "Ngemplang" Pajak

JAKARTA,KOMPAS.com — Data silang dari seluruh sektor usaha dilaporkan sudah lengkap dan siap dipadukan dengan sistem informasi pusat Direktorat Jenderal Pajak mulai Agustus 2009. Akibatnya, tidak ada pengusaha yang bisa menghindari pajak sehingga celah antara potensi dan realisasi penerimaan sekitar Rp 300 triliun bisa ditutup.

”Penerapan data silang akan maksimal mulai tahun 2010,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (15/7).

Menurut Darmin, penetapan tolok ukur dan standar ideal pembayaran pajak tersebut masih terbatas untuk wajib pajak badan, belum menyentuh wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, wajib pajak yang akan masuk dalam saringan data silang mencapai 1,5 juta wajib pajak.

”Dengan adanya total benchmarking (penetapan tolok ukur menyeluruh) ini kami bisa langsung mengetahui kejujuran wajib pajak,” ujar Darmin.

Langkah itu dimungkinkan karena penerapan data silang ini dibuat permanen dan bukan hanya memuat data pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan, melainkan juga pajak pertambahan nilai (PPN), PPh Pasal 21 (untuk karyawan), hingga PPh final (seperti PPh dari penerimaan bunga obligasi atau deposito).

Petugas pajak akan dengan mudah dan otomatis menemukan kecurangan yang mungkin dilakukan perusahaan pada setiap jenis pajaknya.

Nilai penerimaan pajak yang tidak tertagih (tax gap) pada tahun 2008 mencapai Rp 300 triliun atau 34,8 persen dari potensi penerimaan maksimum yang diperkirakan Rp 860 triliun. Tax gap yang terjadi selama ini sekitar 6 persen. Berasal dari selisih antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima, yakni 20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun, yaitu sekitar 14 persen terhadap PDB.

Tidak cukup

Pengamat pajak, Darussalam, mengingatkan, penerapan data silang tidak akan efektif menekan penghindaran pajak selama Indonesia tidak membuat aturan mengenai tindakan antipenghindaran pajak yang bersifat umum atau general anti-avoidance rule (GAAR). Indonesia baru memiliki aturan antipenghindaran pajak secara spesifik. Akibatnya, pelaku penghindaran pajak akan mencari cara lain untuk menghindari pajak.

”Perlu diingat, transaksi keuangan itu semakin canggih sehingga Ditjen Pajak harus mempelajari setiap transaksi itu, biasanya di PPh,” ujarnya. (OIN)