"Ongkos" Oposisi Mahal, Mungkinkah PDI-P Ubah Haluan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjadi partai oposisi membutuhkan "ongkos" politik tinggi. Selain itu, oposisi belum mendapatkan tempat terhormat di Indonesia. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hal ini bisa jadi membuat partai oposisi satu-satunya, PDI Perjuangan, mengubah sikap dan arah politiknya. 

Burhan mengaku mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa segelintir kader partai pimpinan Megawati itu ada yang menghendaki mendekat ke Demokrat.

"Beberapa alasan, di antaranya oposisi di Indonesia tidak memberikan insentif sama sekali. Mungkin juga lelah sebagai oposisi karena ongkos oposisi itu cukup tinggi dan di Indonesia belum dihargai secara terhormat," kata Burhan kepada wartawan, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (16/7).

Menurut Burhan, pencapaian perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2009 yang tak signifikan juga menunjukkan secara elektoral posisi oposisi tidak memberikan imbal balik positif.

"Tapi selama Mega masih nomor 1 di PDI-P, masih kecil peluangnya untuk mendekat ke SBY. Tapi ada juga Taufik Kiemas yang rasional sekaligus pragmatis. TK ini akan menjadi acuan bagi politisi muda yang punya visi ke depan pasca-Mega," kata Burhan.

Dihubungi terpisah, fungsionaris PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, enggan menanggapi kabar PDI Perjuangan mulai didekati Demokrat dan meninggalkan posisi oposisi. Sebagai kader, ia menilai, posisi oposisi masih lebih baik bagi partainya.

"Sebagai oposisi jauh lebih baik. Dan kita harus waspada ada upaya intervensi pihak luar terhadap internal partai. Kami tidak ingin terbawa dengan upaya-upaya itu. Bisa saja ini upaya pengalihan isu di tengah kita yang gencar mengungkap kecurangan pemilu," ungkap Hasto saat dihubungi Kompas.com.

Anggota Komisi VI DPR itu juga menambahkan, sesuai hasil Rakernas PDI Perjuangan kemarin, seluruh keputusan sikap politik diserahkan kepada Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.