Jalan Rusak, Kelebihan Muatan Tetap Dibiarkan

SURABAYA, KOMPAS.com - Sekitar 79 persen dari total 2.000 kilometer jalan provinsi di Jawa Timur layak pakai dan 21 persen lainnya rusak. Meski demikian, hingga saat ini Jawa Timur belum mampu menerapkan pembatasan muatan berlebih hingga nol persen.

Kepala Bidang Pembangunan Dinas PU Bina Marga Jatim Herry Budianto mengatakan, kerusakan jalan baik ringan maupun berat terjadi di beberapa ruas, seperti Pakah, Tuban-Jatirogo, Bojonegoro sepanjang 25 kilometer, Lamongan-Mojokerto sepanjang 10 k ilometer, Bojonegoro-Nganjuk sekitar 10 kilometer, dan Gresik-Jember sekitar 6 kilometer.

Herry menambahkan, selain beberapa ruas mengalami kerusakan, sekitar 50 persen dari 2.000 kilometer jalan provinsi di Jatim sudah melampaui usia layanan. Kerusakan jalan dipastikan akan terus bertambah jika dilalui kendaraan dengan beban muatan melebihi standar.

Jalan hanya didesain mampu menahan beban gabdar kendaraan maksimal 10 ton. Apabila tonase kendaraan melebihi kententuan tersebut, maka jalan akan cepat rusak, ucapnya, akhir pekan lalu di Surabaya.

Herry menjelaskan, kendaraan yang mengangkut beban melebihi standar memiliki daya rusak pangkat empat atau 16 kali dibandingkan kendaraan dengan beban standar. Karena itu, jalan yang normalnya bisa bertahan enam hingga tujuh tahun dapat rusak hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

"Untuk melapisi jalan raya lebar tujuh meter sepanjang satu kilometer dibutuhkan dana hingga Rp 1,5 miliar. Bisa dibayangkan berapa banyaknya biaya jika jalan raya cepat rusak," kata Herry.

Di Jatim, kerusakan jalan setiap tahun mencapai 120 kilometer. Dengan demikian, dibutuhkan dana minimal Rp 180 miliar untuk melapisi kembali jalan dengan aspal.

Tonase berlebih  

Surat Menteri Perhubungan dalam rangka road map to zero overloading menargetkan pembatasan tonase nol persen secara bertahap dalam waktu sekitar tiga hingga enam bulan sejak Januari 2009. Namun, hingga bulan Juli, Dinas Perhubungan Jatim masih memberikan toleransi kelebihan muatan hingga 25 persen.

"Kami masih sulit menerapkan ketentuan kelebihan muatan nol persen. Para pengusaha muatan masih keberatan karena pembatasan muatan nol persen akan mengakibatkan biaya transportasi naik," kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim Binsar Tua Siregar.

Menurut Binsar, penerapan kelebihan tonase nol persen di Jatim baru akan diterapkan tahun 2010 mendatang.

Secara terpisah, Ketua DPD Organda Jatim HB Mustafa mengatakan, penerapan kelebihan toleransi nol persen memberikan konsekuensi kenaikan biaya transportasi antara 30 persen hingga 50 persen. "Pengusaha angkutan sebenarnya tak masalah dengan ketentuan tersebut. Namun, kami mengharapkan agar Dinas Perhubungan tak pilih kasih. Pemerintah harus siap jika ingin menerapkan kebijakan ini," tuturnya.

Menurut Mustafa, selama ini pemberlakuan kebijakan pemerintah pada pengusaha angkutan seringkali tak merata dan cenderung pilih kasih. Karena itu, pembatasan muatan nol persen harus diimbangi dengan keseriusan pemerintah.