Masyarakat Kurdi Ancam Pisahkan Diri

MOSUL, KOMPAS.com - Perselisihan antara masyarakat Arab dan Kurdi di provinsi Nineveh di Irak utara mengancam untuk memecah provinsi itu menjadi dua dan meningkatkan ketegangan yang dapat mengancam kestabilan jangka panjang negara tersebut.

Para anggota dewan dari etnik Kurdi setempat di satu bagian wilayah Nineveh yang disengketakan, yang sekarang ini memboikot semua kontak dengan gubernur Arabnya Atheel an-Nujaifi, berjanji Ahad untuk membentuk dewan sempalan mereka sendiri jika ketidaksepakatan mereka dengannya gagal dipecahkan.

Mereka mewakili 16 dari 37 kursi dewan di Nineveh. Masyarakat Kurdi menganggap sejumlah bagian wilayah Nineveh, yang mayoritas Arab, sebagai bagian dari tanah air mereka dan ingin bagian itu dimasukkan ke dalam wilayah semiotonomi Kurdistan. Mereka mengeluh bahwa an-Nujaifi telah meminggirkan mereka di dewan provinsi sejak ia terpilih Januari.

"Jika tidak ada pemecahan yang ditemukan, kami terpaksa akan membentuk dewan Nineveh untuk menjalankan ke 16 unit administratif," kata anggota dewan asal Kurdi Derrman Khitari, yang menambahkan bahwa ia akan minta pemerintah pusat untuk mengalihkan bagian anggaran Ninevehnya.

Ketegangan di Mosul, ibukota provinsi Nineveh, telah menjadikannya sebagai tempat yang keras, bahkan ketika banyak orang dari negara itu menikmati keamanan terbaiknya dalam beberapa tahun, Nineveh sedang berjuang untuk menghancurkan kelompok gerilyawan, termasuk al Qaida.

Masyarakat Kurdi menolak untuk ikutserta dalam pemerintah baru provinsi itu yang dipimpin Arab dan beberapa kota Kurdi berjanji mereka tidak akan menghormati pemerintah baru di Mosul.

Provinsi itu tetap gelisah. Gubenur Arab menghindari tempat-tempat yang didominasi Kurdi karena takut akan keamanan. Masyarakat Kurdi dan Arab masing-masing melakukan protes di Nineveh.

Pemilihan provinsi pada 31 Januari memulihkan Arab Sunni ke kekuasaan, ketika partai al-Hadba-nya an-Nujaifi beruntung, meningkatkan harapan mereka akan mengurangi kemarahan yang memanaskan perlawanan Arab Sunni di Nineveh. Masyarakat Arab Sunni memboikot pemilihan pada 2005, yang menyebabkan mereka kurang-terwakili.

Namun sejak itu, masyarakat Kurdi mengatakan an-Nujaifi telah merintangi mereka. Gubernur itu terkenal karena penyataannya yang tegas terhadap Kurdi.

An-Nujaifi mengatakan kepada Reuters ia akan menyerang setiap anggota dewan setempat yang berupaya untuk memisahkan diri.

"Permintaan mereka tidak sah dan konstitusi tidak akan mendukungnya. Itu melanggar undang-undang dewan provinsi. Jika dewan setempat di daerah ini melangar konstitusi, kami memiliki wewenang untuk membubarkannya dan membentuk dewan kota baru," ia memperingatkan.

Ia mengatakan pintu masih terbuka untuk dialog. Satu delegasi politikus Arab Syiah dari gerakan ulama Moqtada as-Sadr telah menengahi, tapi belum membuahkan hasil.

Jurubicara pemerintah Irak Ali ad-Dabbagh mendesak dilakukannya dialog. "Keinginan bercekcok tidak akan membantu siapapun atau menghasilkan kestabilan," katanya. "Semua kekuatan yang terpilih harus dilibatkan."