Soal DPT, KPU Abaikan Imbauan Bawaslu

()

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak menerapkan standar pokok penyelanggaraan pemilu dalam Pilpres 2009. Sehingga terjadi banyak kebingungan di kalangan masyarakat, terutama masalah jumlah penambahan daftar pemilih tetap (DPT).

"KPU tidak menerapkan standar pokok dalam masalah penyusunan jumlah DPT kepada Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini di Kantor KPU, Sabtu (25/7).

Bawaslu, lanjutnya, sudah mengimbau KPU jauh hari sebelum berlangsung pemilu soal DPT. Bawaslu menyarankan penambahan DPT hanya untuk masyarakat yang dinas di luar kota atau daerah. Namun, KPU dinilai tidak mengindahkan imbauan Bawaslu.

Ia juga mengatakan, Bawaslu sama sekali tidak merekomendasikan apa pun kepada KPU untuk melakukan penambahan jumlah DPT di luar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurutnya, dengan mengatakan perubahan jumlah DPT atas rekomendasi Bawaslu, KPU telah melakukan lompatan kesimpulan mengenai proses pilpres kali ini. Sehingga pilpres ini terus dinilai negatif oleh pemilih ataupun elite politik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Lucky Hakim Tolak 3 Karung Uang Koin dari Petambak Indramayu: Kalau Saya Terima, Itu Gratifikasi

Petambak Indramayu Bawa 3 Karung Uang Koin untuk Bupati Lucky Hakim, Buntut Rusaknya Fasilitas Alun-alun

Dokter yang Tangani Nadiem Diperiksa Hakim, Pengacara Ungkap soal Risiko Kematian

Pernikahan Inayah Wahid dan Pengasuh Ponpes Annuqayah Sumenep Dibenarkan Alumni IAA

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com