Mari Menunggu 'Aksi' Megawati Selanjutnya

Kompas.com - 25/07/2009, 19:30 WIB

KOMPAS.com-  "TUNGGU adegan berikutnya". Begitu kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI-P di Jalan Raya Lenteng Agung 99, Rabu (17/7) lalu, sekaligus menutup Rakernas PDI-P ke VI.

Apa yang dikatakan Megawati tak lain terkait 6 butir kesepakatan yang dihasilkan di Rakernas yang dihadiri oleh seluruh DPD PDI-P se Indonesia.

Dari  6 butir hasil Rakernas VI PDI-P, pada butir kedua berbunyi; Rakernas menilai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu legislatif yang telah dilaksanakan tanggal 9 April dan pilpres pada 8 Juli telah melanggar prinsip dasar penyelenggaraan pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta bermartabat.

Sebab, banyak ditemukannya pembahasan pemilu termasuk kisruh DPT pemilu legislatif dan pemilu presiden yang menyebabkan hilangnya hak politik rakyat sehingga tidak bisa memberikan suaranya dalam pileg maupun pilpres.

Pada butir ke 6 kemudian dijelaskan; Rapat kerja nasional memutuskan menyerahkan kepada Ketua Umum sekaligus capres untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dipandang perlu dalam menyikapi dinamika politik dan arah serta kebijakan politik partai ke depan.

Patut ditunggu, apa sikap Megawati Soekarnoputri yang mendapat mandat melalui Rakernas VI dalam menentukan arah ke depan bagi partainya ini. Apakah kembali menjadi oposisi, ataukah menjadi bagian, PDI-P sebagai partai pendukung pemerintah?

Sikap PDI-P hingga saat ini belum berubah, masih beroposisi. Bahkan melalui Tim Hukum pasangan Megawati Prabowo, indikasi kecurangan di Pilpres akan digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK).  Jadi, sikap PDI-P ke depan belum bisa ditebak, meski Megawati sang penentu gerbong partainya lima tahun ke depan sudah disambangi Calon Wakil Presiden terpilih versi KPU, Boediono, di kediamannya pada Jumat (24/7) malam kemarin.

Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung kepada wartawan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7), seakan menegaskan kembali sikap resmi PDI-P yang memang ada di tangan Megawati, sekaligus memberikan gambaran apa maksud serta tujuan dari kedatangan Boediono.

"Mudah-mudahan ini bisa menimbulkan dampak yang baik ke depannya. Dan  tentunya, sebagai tokoh yang sama-sama maju di pilpres, ada hal  berkaitan dengan itu. Fokusnya ini, (pertemuan Megawati-Boediono) berbicara masalah  bangsa," kata Pramono Anung saat ditanyakan kemungkinan adanya tawaran dari kubu SBY-Boediono untuk berkoalisi.

Yang jelas, imbuh Pramono Anung, proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dilanjutkan. Pram kemudian sedikit membuka 'tabir' tentang partainya ke depan.
"Apapun keputusan MK nanti, kami akan menerimanya sebagai bentuk sikap taat serta  patuh, tunduk  pada aturan hukum serta aturan main yang ada. Jadi, depannya nanti (oposisi atau menjadi pendukung pemerintah), itu setelah ada putusan dari MK," kata Pramono diplomatis.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau