KOMPAS.com- "TUNGGU adegan berikutnya". Begitu kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI-P di Jalan Raya Lenteng Agung 99, Rabu (17/7) lalu, sekaligus menutup Rakernas PDI-P ke VI.
Apa yang dikatakan Megawati tak lain terkait 6 butir kesepakatan yang dihasilkan di Rakernas yang dihadiri oleh seluruh DPD PDI-P se Indonesia.
Dari 6 butir hasil Rakernas VI PDI-P, pada butir kedua berbunyi; Rakernas menilai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu legislatif yang telah dilaksanakan tanggal 9 April dan pilpres pada 8 Juli telah melanggar prinsip dasar penyelenggaraan pemilu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta bermartabat.
Sebab, banyak ditemukannya pembahasan pemilu termasuk kisruh DPT pemilu legislatif dan pemilu presiden yang menyebabkan hilangnya hak politik rakyat sehingga tidak bisa memberikan suaranya dalam pileg maupun pilpres.
Pada butir ke 6 kemudian dijelaskan; Rapat kerja nasional memutuskan menyerahkan kepada Ketua Umum sekaligus capres untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dipandang perlu dalam menyikapi dinamika politik dan arah serta kebijakan politik partai ke depan.
Patut ditunggu, apa sikap Megawati Soekarnoputri yang mendapat mandat melalui Rakernas VI dalam menentukan arah ke depan bagi partainya ini. Apakah kembali menjadi oposisi, ataukah menjadi bagian, PDI-P sebagai partai pendukung pemerintah?
Sikap PDI-P hingga saat ini belum berubah, masih beroposisi. Bahkan melalui Tim Hukum pasangan Megawati Prabowo, indikasi kecurangan di Pilpres akan digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, sikap PDI-P ke depan belum bisa ditebak, meski Megawati sang penentu gerbong partainya lima tahun ke depan sudah disambangi Calon Wakil Presiden terpilih versi KPU, Boediono, di kediamannya pada Jumat (24/7) malam kemarin.
Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung kepada wartawan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7), seakan menegaskan kembali sikap resmi PDI-P yang memang ada di tangan Megawati, sekaligus memberikan gambaran apa maksud serta tujuan dari kedatangan Boediono.
"Mudah-mudahan ini bisa menimbulkan dampak yang baik ke depannya. Dan tentunya, sebagai tokoh yang sama-sama maju di pilpres, ada hal berkaitan dengan itu. Fokusnya ini, (pertemuan Megawati-Boediono) berbicara masalah bangsa," kata Pramono Anung saat ditanyakan kemungkinan adanya tawaran dari kubu SBY-Boediono untuk berkoalisi.
Yang jelas, imbuh Pramono Anung, proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dilanjutkan. Pram kemudian sedikit membuka 'tabir' tentang partainya ke depan.
"Apapun keputusan MK nanti, kami akan menerimanya sebagai bentuk sikap taat serta patuh, tunduk pada aturan hukum serta aturan main yang ada. Jadi, depannya nanti (oposisi atau menjadi pendukung pemerintah), itu setelah ada putusan dari MK," kata Pramono diplomatis.