Semua Merapat ke Demokrat, DPR Enggak Asyik Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua partai besar, Golkar dan PDI Perjuangan, santer dikabarkan akan digandeng Partai Demokrat untuk bersama di barisan pemerintahan. Pada pemilu presiden, sejumlah partai seperti PKS, PAN, PPP, dan PKB sudah lebih dulu menyatakan berkoalisi dengan partai pemenang pemilu itu. Bagaimana wajah DPR jika koalisi pemerintahan mendominasi dan 'gemuk' di parlemen?

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy Legowo mengatakan, jika Partai Golkar dan PDI Perjuangan bergabung dengan pemenang pemilu, maka secara faktual politik tak akan ada negara demokratis. DPR, akan menjadi DPR yang sangat monoton.

"Bahaya, kalau semua partai ingin gabung ke pemenang pemilu. Kalau itu terjadi, di Indonesia tidak ada negara demokratis. Sebab, salah satu ciri pemerintahan demokratis adalah check and balances antarlembaga negara," kata Tommy, Selasa (4/8) di Jakarta.

Untuk terjadinya check and balances, mensyaratkan adanya perbedaan pendirian dan perbedaan penilaian antara satu lembaga dan lembaga lainnya. "Nah, kalau semua lembaga satu kubu, namanya tidak ada perbedaan penilaian. Perbedaan bukan untuk konflik, tetapi untuk mempertinggi kualitas kinerja. Jadi, dengan kata lain saya harap partai kecil jangan langsung berkubu dengan partai pemenang," ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan, DPR yang monoton dalam arti bahwa setiap usulan pemerintah akan mulus dan disetujui parlemen. DPR, menurutnya, juga tidak akan memiliki inisiatif apa pun. "Padahal, dalam hal legislasi, hak inisiatif utama ada di DPR. DPR akan menjadi rubber stamp, stempel pemerintah untuk mengabsahkan kebijakan pemerintah. Pengawasan juga tidak ada," kata dia.

Hal ini, tambah Tommy, akan membuka peluang manipulasi kekuasaan seperti korupsi dan pemanfaatan jabatan.