Bantah Suap, Emir Moeis Siap Sumpah Pocong

Kompas.com - 06/08/2009, 21:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengaku mengetahui perihal usulan anggota DPR, termasuk dirinya, untuk proyek infrastruktur baru dari anggaran stimulus fiskal yang ditawarkan pemerintah melalui Departemen Keuangan.

Namun, itu bukan sebuah pembagian rezeki ke kantong masing-masing anggota DPR untuk bancakan, melainkan usulan anggota DPR terhadap proyek-proyek baru untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing. Ia melanjutkan, itu juga bukan suap. Karena itu, jika dirasa perlu, ia siap jika harus jalani sumpah pocong.

"Seperti saya, saya mengusulkan proyek baru untuk konstituen saya di Kalimantan Timur, yaitu antara lain proyek perbaikan jalan antara Sangata dan Bontang. Proyek tersebut senilai Rp 20 miliar. Lalu, proyek jalan di perbatasan Kaltim sebelah utara dengan Malaysia, yaitu proyek jalan Simpang Garis," ujar Emir, saat ditanya Kompas di Jakarta, Kamis (5/8) sore.

Menurut Emir, meskipun proyek itu usulan anggota DPR, bukan berarti untuk penanganan dan tendernya dipegang anggota DPR. "Sepenuhnya proses tender, pengadaan, dan lainnya ditangani sendiri oleh Departemen Pekerjaan Umum. Saya sama sekali tidak ikut-ikutan dalam urusan proyeknya, apalagi mencari-cari kickback (uang komisi)," tambah Emir.

Emir mengatakan, dengan proyek-proyek yang diusulkan DPR untuk kepentingan daerah pemilihannya masing-masing, penyerapan anggarannya justru mencapai 100 persen. "Karena, pengawasan banyak dilakukan para pihak, mulai dari pemerintah, BPK sampai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing," lanjut Emir.

"Jadi, tidak benar ada bagi-bagi uang ke kantong sendiri untuk bancakan. Yang ada permintaan proyek untuk kepentingan daerah dan membangun daerah. Kalau ada yang terima untuk kantong sendiri, saya tidak tahu," papar Emir.

Mengenai pembagian proyek sesuai proporsi jumlah kursi, Emir menilai bahwa hal tersebut wajar jika fraksi-fraksi besar, seperti PDI Perjuangan dan Golkar, mendapat bagian besar karena jumlah kursi di DPR-nya besar.

Ditanya bagaimana dengan pernyataan terdakwa Abdul Hadi Djamal yang menuding Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR asal Fraksi Partai Demokrat Jhony Allen tidak jujur dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (5/8) lalu, Emir menjawab, "Silakan tanya Pak Johny Allen sendiri. Dia pasti bisa menjawabnya karena dia Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas anggaran stimulus fiskal."

Dimintai komentarnya perihal sumpah pocong yang akan dijalani Abdul Hadi Djamal untuk memperkuat keterangannya, Emir mempersilakan karena itu haknya. "Kalau perlu saya juga bisa sumpah pocong untuk itu," Emir menambahkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau