Sistem Kesehatan Perlu Diperkuat

Nusa Dua, Kompas - Sistem kesehatan perlu diperkuat dalam penanggulangan AIDS di negara-negara di Asia Pasifik, termasuk dalam hal pendanaan. Tanpa adanya sistem kesehatan yang memadai, program-program pencegahan dan penanganan AIDS tidak akan berkelanjutan.

Menurut Direktur Eksekutif Dana Global untuk Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (GFATM) Michel Kazatchkine dalam Konferensi Internasional AIDS untuk kawasan Asia Pasifik (ICAAP) ke-9, Senin (10/8) di Nusa Dua, Bali, dalam beberapa tahun terakhir berbagai upaya nyata untuk memperbaiki sistem kesehatan di banyak negara di Asia Pasifik hasilnya menggembirakan.

Ini ditandai dengan penurunan jumlah kasus AIDS dan beberapa penyakit infeksi lain terkait AIDS, di antaranya tuberkulosis dan malaria. ”Ternyata pendanaan untuk mencegah penularan AIDS dari ibu ke bayi (PMTCT) juga menimbulkan dampak positif bagi kesehatan ibu dan bayi. Misalnya angka persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan terus meningkat dan angka kematian bayi menurun,” ujarnya.

”Peranan pendanaan dalam penanggulangan AIDS sangat penting. Pendanaan yang cukup, baik dari Dana Global (GFATM) maupun pemerintah negara setempat akan menjamin berlangsungnya upaya pencegahan, deteksi dini, konseling, dan terapi antiretroviral (ARV),” kata Michel. Pendanaan juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang menangani orang dengan HIV.

Pihak GFATM telah mengucurkan dana penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria kepada 140 negara di dunia. Sebanyak 20 persen di antaranya untuk negara-negara di Asia Pasifik dan 60 persen untuk Afrika. Dari total jumlah dana 50 persen dialokasikan untuk AIDS. ”Jumlahnya terus meningkat untuk mencapai akses universal,” ujarnya.

Peran komunitas

Koordinator Program Lelaki Berhubungan Seks dengan Lelaki (MSM) TREAT Asia, Thailand, Sittiphan Boonyapisomparn, menjelaskan bahwa sistem kesehatan akan lebih kuat bila melibatkan komunitas. ”Keterlibatan masyarakat penting untuk memperbaiki sistem kesehatan dan mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV positif,” ungkapnya.

Studi di sejumlah negara di Asia menunjukkan, dengan keterlibatan komunitas, program-program pencegahan dan penanggulangan AIDS bisa lebih berkelanjutan dan memperkecil kesenjangan informasi HIV/ AIDS. Di India, misalnya, dalam program terapi substitusi obat pada pengguna narkoba dengan HIV positif, pelibatan komunitas menyebabkan kepedulian sosial lebih tinggi. Pengguna narkoba dengan HIV positif juga lebih diterima keluarganya.

Sistem layanan kesehatan untuk menanggulangi HIV dan tuberkulosis juga perlu diintegrasikan karena orang dengan HIV positif rentan terinfeksi TB. Secara global, jumlah penderita tuberkulosis yang juga terinfeksi HIV ada 1,4 juta orang. Angka kematian karena HIV positif dan TB sekitar 450.000 orang. ”Orang dengan HIV positif yang menderita TB jauh lebih rentan terinfeksi daripada yang tidak kena TB,” ujarnya.

”Kini sejumlah negara di Asia Pasifik menerapkan tes HIV bagi seseorang yang didiagnosis menderita tuberkulosis,” kata Jintana Ngamvithayapong-Yanai dari Lembaga Riset Tuberkulosis (RTI) Jepang. Di banyak negara berkembang, karena kapasitas fasilitas kesehatan terbatas, poliklinik bagi orang dengan HIV positif jadi satu dengan pasien TB dan penyakit infeksi lain sehingga orang HIV positif mudah tertular.

Terabaikan

Sementara itu, keberadaan kaum muda di Asia Pasifik sering kali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan mengenai berbagai masalah, termasuk yang terkait penanggulangan HIV. Padahal, angka kasus infeksi HIV di kalangan anak muda sangat tinggi. Karena itu, komunitas anak muda Asia Pasifik mendesak agar semua pemangku kepentingan melibatkan mereka dalam perencanaan hingga pelaksanaan program.

Demikian rekomendasi yang disampaikan perwakilan dari aliansi organisasi anak muda lokal dan internasional di Asia Pasifik, Senin, dalam ICAAP ke-9 di Nusa Dua, Bali. Ini untuk pertama kali forum komunitas anak muda diikutsertakan dalam kongres itu.

Forum komunitas tersebut berasal dari organisasi anak muda dari 65 negara di Asia Pasifik. Mereka berasal dari berbagai komunitas mulai dari kaum muda yang peduli terhadap masalah AIDS, pengguna narkoba, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (MSM), transjender, buruh migran, dan beberapa komunitas anak muda lain.

Rekomendasi itu merupakan rangkuman dari konsultasi online selama satu bulan dengan lebih dari 50 anak muda di sejumlah negara di Asia dan Pasifik.

Igor Moccoro, wakil dari Filipina, menyatakan, rekomendasi itu antara lain menyebutkan bahwa semua anak muda memiliki hak berpartisipasi secara penuh dalam program dan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Mereka ingin ikut terlibat dalam penyusunan dokumen-dokumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak, Deklarasi Komitmen HIV dan AIDS.

Sementara itu, perwakilan dari Indonesia, Rachel Arini, menyatakan, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam respons HIV/AIDS juga ditujukan untuk semua anak muda, Deklarasi Universal HAM menyebutkan semua orang memiliki hak dasar untuk hidup, sehat, dan memiliki harga diri.

Hak-hak ini perlu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi bagi semua anak muda, termasuk anak jalanan, pengguna narkoba suntik, lesbian, gay, biseksual, transjender, pekerja seks, anak muda dipenjara, dan mereka yang tinggal atau lahir dengan HIV.