PURBALINGGA, KOMPAS.com - Setidaknya seribuan anak usia sekolah lulusan sekolah dasar di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Di Kabupaten Purbalingga contohnya, ada lebih dari 1.000 anak lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Purbalingga, Subeno mengatakan, tepatnya ada 1.187 anak lulusan SD di Purbalingga yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah selanjutnya. Penyebabnya cukup beragam, namun yang utama adalah anak-anak itu masih dianggap sebagai satuan tenaga kerja di keluarganya.
Hal itu menyebabkan anak tak memiliki akses untuk bersekolah karena harus membantu orangtuanya bekerja, baik di pertanian maupun sebagai tenaga kerja plasma dari sejumlah pabrik pembuat rambut palsu yang ada di Purbalingga. "Masalahnya, kalau mereka sekolah kan tidak bisa membantu orangtuanya bekerja," katanya, Rabu (13/8).
Biaya Operasional Sekolah yang dapat meringankan biaya pendidikan, menurut Subeno, belum dapat membantu menyelesaikan permasalah anak-anak ini. Permasalahan anak-anak itu hanya dapat diselesaikan dengan membuka peluang sebesar-besarnya pendidikan di luar sekolah serupa Kejar Paket B dan Paket C. "Sebab dengan kejar Paket B dan C, anak-anak itu tidak perlu masuk sekolah setiap hari, melainkan cukup belajar dari modul. Tapi kan program ini masih terbatas," jelasnya.
Selain itu, anak-anak tersebut harus diberikan dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya, seperti melalui orang tua asuh atau pun beasiswa. Namun sayangnya seperti dalam program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Purbalingga pun, baru sebagian kecil anak yang dapat tertolong.
Berdasarkan data GNOTA Purbalingga, lanjut Subeno, baru empat persen dari 18.000 anak putus sekolah di Purbalingga yang dibiayai pendidikan oleh orang tua asuh. Walaupun biaya pen didikan per anak yang ditanggung orang tua asuh tak terlampau besar, hanya Rp 120.000 untuk satu siswa SD per tahun dan Rp 240.000 untuk siswa SMP per tahun.
Banyumas yang memiliki Sanggar Kegiatan Belajar cukup baik pun, masih memiliki masalah yang hampi r sama besarnya dengan Purbalingga. Menurut Kepala SKB Ajibarang Slamet, setidaknya ada lebih dari 200 anak lulusan SD di wilayah Kecamatan Ajibarang dan beberapa kecamatan sekitarnya yang masih belum dapat terjaring dalam SKB maupun dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Umumnya, menurut Slamet, kendala itu disebabkan para orang tua masih memaksakan anak-anaknya untuk bekerja dibandingkan meneruskan pendidikan. Walaupun pihaknya sudah cukup giat untuk menggerakkan PKBM di setiap desa.
Slamet mengakui memang saat ini belum semua desa memiliki PKBM, sehingga anak-anak yang tinggal di desa agak jauh dari desa yang memiliki PKBM agak kesulitan untuk menjangkaunya. "Ini memang harus melalui proses. Makanya, kami setiap tahun berusaha untuk menambah jumlah peserta didik," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang